Program Jatim Puspa di Bondowoso Sasar 5 Desa, DPMD: Tambah Bantuan Usaha Ketahanan Pangan

Poin penting:

• Program Bantuan: Jatim Puspa (Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan).
• Peningkatan Penerima: Dari 3 desa (2024) menjadi 5 desa (2025).
• Nilai Bantuan: Rp 2,5 Juta per KPM (dalam bentuk barang).

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Sinca Ari Pangistu

TRIBUNJATIM.COM, BONDOWOSO -  Bantuan Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa) di Bondowoso kian bertambah di banding tahun sebelumnya.

Tahun 2024 kemarin desa penerima Jatim Puspa hanya menyasar 3 desa saja di Bondowoso. 

Tahun 2025 ini, ada 5 desa yang secara terperinci ada 60 penerima di Desa Mandiro, Kecamatan Tegalampel;  24 penerima di Desa Paguan, Kecamatan Tamankrocok, serta 60 penerima di Desa Wringin, Kecamatan Wringin.

Kemudian di APBD Perubahan ada 2 desa lagi yaitu Desa Grubrih, Kecamatan Wringin dan Desa Koncer Darul Aman, Kecamatan Tenggarang.

Baca juga: Istri Kaget Saat Hendak Wudhu, Temukan Suami Jatuh ke Sumur di Bondowoso Saat Hujan Deras

Menurut Kepala Bidang Pued DPMD Provinsi Jawa Timur, Endah Binawati Muriandini, penerima Jatim Puspa datanya berasal dari data graduasi PKH di Dinsos Jatim. Data ini yang selanjutnya diperiksa melalui musyarawah di tingkat desa.

Karena, sekarang untuk program Pemrov Jatim harus melalui usulan sistem informasi pemerintah daerah.

"Bagaimana kok tidak desa lain. Karena kami membacanya dalam sistem. Kalau tidak mengusulkan maka di Pemprov tidak bisa membaca usulan program itu," jelasnya usai peninjauan penyerahan bantuan Jatim Puspa di Balai Desa Mandiro, Kecamatan Tegalampel, pada Rabu (29/10/2025).

Ia menerangkan masing-masing penerima mendapatkan bantuan dalam bentuk barang sesuai usahanya. Seperti jasa laundy, jasa pijat, perdagangan, industri rumah tangga, dan lainnya. 

Mulai tahun ini, Jatim Puspa juga memberika3n bantuan untuk usaha ketahanan pangan. Sesuai regulasi dari pemerintah. Seperti masyarakat perempuan yang punya usaha beternak ayam, pertanian dan lainnya.

"Secara nominal dapat Rp 2,5 juta per KPM. Dalam bentuk barang ya," ujarnya. 

Dia mengakui pengawasannya tetap dilakukan dengan sistem yang dilakukan oleh pendamping yang ada di desa dan kabupaten. Mereka akan melaporkan perkembangan usaha para penerima.

"Di satu tahun H+1, kita juga melakukan monitoring dan evaluasi bersama teman-teman dari Universitas Negeri Malang," ungkapnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DMPD) Bondowoso, Mahfud Djuanedi, mengatakan dengan kondisi APBD yang terjadi hampir di semua kabupaten/kota. Untuk itulah, kolaborasi dengan lintas terkait di Pemprov Jatim perlu dilakukan.