Dewan Soroti Pengelolaan Parkir di Sidoarjo yang Amburadul, Nilai Dishub Tak Bisa bekerja

Ringkasan Berita:

• Pengelolaan parkir Sidoarjo dinilai amburadul, DPRD menuding Dishub tidak becus.
• PT ISS belum menyetor Rp14,7 miliar meski terus mengelola parkir sejak 2022.
• Dishub siapkan skema baru bermitra dengan jukir dan pemilik usaha mulai 2026.

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, M Taufik

TRIBUNJATIM.COM, SIDOARJO – Beberapa tahun belakangan pengelolaan parkir di Sidoarjo menjadi sorotan karena dinilai amburadul. 

Ketika diterapkan parkir berlangganan, pemerintah dapat pemasukan uang banyak, tapi di lapangan dikeluhkan masyarakat. 

Kemudian diganti dengan pengelolaan pihak ketiga, justru lebih parah. 

Pemasukan ke daerah tidak jelas, di lapangan juga tetap banyak keluhan.

Ketua Komisi B DPR Sidoarjo Bambang Pujianto menilai, amburadulnya pengelolaan parkir selama ini menjadi bukti bahwa Dinas Perhubungan (Dishub) tidak mampu bekerja dengan baik.

Baca juga: Angin Kencang Terjang Kecamatan Prambon Sidoarjo, Puluhan Rumah Dilaporkan Rusak

“Ketika pengelolaan parkir tidak bagus. Kerjasama dengan pihak ketiga juga bermasalah hingga tidak setor ke pemerintah, berarti Dishub tidak becus. Tidak bisa bekerja,” kata Bambang dalam acara diskusi publik yang digelar oleh Solidaritas Masyarakat Sidoarjo (Somasi), Jumat (12/12/2025) malam kemarin.

Menurut politisi Partai Gerindra tersebut, dalam hal ini fungsi dewan adalah pengawasan. Sehingga ketika ada persoalan, yang dipecuti atau yang ditekan oleh dewan adalah Dinas Perhubungan sebagai mitra kerjanya.

Sejak awal proses kerjasama dengan PT ISS (Indonesia Sarana Service) dalam pengelolaan parkir di Sidoarjo, disebutnya Komisi B terus melakukan pengawasan. Ketika ada masalah pihaknya juga sempat memanggil dishub dan pengelola perusahaan untuk hearing.

“Kami sering mengundang ISS dan Dishub. Kita lakukan evaluasi dan pembahasan berkala terkait penyelenggaraan perparkiran. Setiap triwulan, setiap semester, sudah kita lakukan untuk mengetahui perkembangannya, apakah sesuai atau tidak. Tapi ketika persoalan semakin pelik dan sampai ke ranah hukum, ya kita harus patuh pada putusan pengadilan,” ujar Bambang.

Dia menekankan, Dishub harus menjalankan kebijakan sebagaimana aturan yang ada. Potensi pendapatan daerah harus tetap bagus, dan yang lebih penting pelayanan kepada masyarakat tetap harus menjadi prioritas.

“Yang berkewajiban menjalankan kebijakan adalah Dishub, sementara kami di dewan tugasnya mengontrol. Termasuk saat ini, ketika pihak ketiga yang dalam hal ini PT ISS belum setor, kita desak agar segera setor. Nah, kalau tetap saja tidak ada setoran, berarti dishub tidak becus,” tandasnya.

Belum Setor Rp 14,7 M

Sejak tahun 2022, pengelolaan parkir di Sidoarjo dilakukan PT ISS. Awalnya perusahaan itu menang lelang dengan nilai sekira Rp 32 miliar pertahun untuk 359 titik parkir. Tapi ternyata, titik parkir tidak sesuai dengan itu. Kemudian dilakukan adendum dan disepakati 87 titik parkir dengan nilai Rp 6,6 miliar.

Menurut Kepala Dishub Sidoarjo Budi Basuki, PT ISS baru sekali menyetorkan uang. Sebesar Rp 6,6 miliar setelah ada adendum tersebut. Selebihnya, sampai sekarang perusahaan tersebut belum pernah menyetor, padahal mereka terus mengelola parkir di berbagai lokasi.

“Tahun 2024 harusnya menyetor Rp 7,1 M, dan tahun 2025 sebanyak Rp 7,6 M. Tapi sampai sekarang belum ada pembayaran itu,” ungkap Budi.

Baca juga: Olahraga Kabaddi dari India Mulai Digemari Pelajar Sidoarjo, 129 Atlet Ikut Kejurkab 2025