Konflik Bupati dan Wabup Tulungagung, Gatut Sunu Tanggapi Serangan Terbuka Ahmad Baharudin

Ringkasan Berita:

• Wakil Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin mengaku tidak pernah dilibatkan dalam pemerintahan, seperti memberi pertimbangan pengisian jabatan. 
• Ia juga menyinggung dugaan nepotisme Bupati Gatut Sunu dalam penempatan personel

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, David Yohanes

TRIBUNJATIM.COM, TULUNGAGUNG - Masyarakat Tulungagung dibuat heboh dengan pernyataan Wakil Bupati, Ahmad Baharudin yang dinilai menyerang Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo.

Dalam video wawancara yang dibuatnya, Ahmad Baharudin mengaku tidak pernah dilibatkan dalam pemerintahan, seperti memberi pertimbangan pengisian jabatan.

Baharudin juga menyinggung dugaan nepotisme dalam penempatan personel, khususnya RSUD dr Iskak.

Juga sikap bupati yang disebut arogan, semua disuruh untuk mengikuti apa yang diputuskan tanpa diskusi.

Video itu menyebar luas melalui media sosial, dan menimbulkan pergunjingan di tengah masyarakat.

Video itu memberi kesan ke masyarakat, hubungan bupati dan wakil bupati kurang harmonis.

Baca juga: Respons Santai Sekda Soal Curhatan Wabup Tulungagung Merasa Tak Dilibatkan Dalam Pemerintahan

“Tidak ada masalah personel antara Ahmad Baharudin dan Gatut Sunu,” ujar Baharudin saat dikonfirmasi, Rabu (7/1/2026).

Lanjutnya, dari sisi pemerintahan memang ada masalah pada pola komunikasi antara Bupati dan Wakil Bupati.

Ketua DPC Gerindra Tulungagung ini menyebut, bupati memberlakukan  satu pintu dan  tidak membagi kewenangan.

Padahal seharusnya ada ruang diskusi antara bupati dan wakil bupati sebelum membuat keputusan.

“Kebijakan memang mutlak di tangan bupati, tapi untuk memutuskan kan butuh diskusi. Dalam diskusi biar bisa memasukkan program usulan yang masuk lewat Wabup,” katanya.

Menurutnya, selama ini banyak usulan masyarakat yang masuk lewat wabup karena tidak bisa bertemu langsung dengan bupati.

Baca juga: Rencana Duet Sempat Bubar, Jalan Berliku Gatut Sunu-Baharudin Jadi Bupati Wabup Tulungagung

Jika wabup tidak punya akses ke perencanaan, maka tidak bisa mengakomodasi keluhan masyarakat.