Tolak Wacana Pilkada Dipilih DPRD, PDIP Jatim Pilih Efisiensi Lewat Logistik: Bukan Hapus Hak Pilih

Ringkasan Berita:

• Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim, Deni Wicaksono, menegaskan Pilkada harus tetap langsung dipilih rakyat, menolak wacana Pilkada dipilih DPRD.
• PDIP mengkritik alasan efisiensi anggaran sebagai dasar menghapus Pilkada langsung, karena demokrasi membutuhkan biaya sebagai investasi untuk kedaulatan rakyat dan akuntabilitas pemerintahan.

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim Deni Wicaksono mengusulkan perbaikan tata kelola penyelenggaraan Pilkada bisa dilakukan dengan penyederhanaan logistik dan semacamnya agar anggaran tidak bengkak.

Upaya demikian bisa dilakukan untuk melakukan efisiensi anggaran tanpa harus merubah sistem Pilkada. Penegasan Deni ini disampaikan terkait wacana pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD yang saat ini bergulir. 

Secara tegas, PDIP Jatim mengkritik wacana ini dan meminta agar pemilihan kepala daerah tetap dipilih oleh rakyat atau Pilkada langsung. Deni tak sependapat jika Pilkada tidak langsung sebagai solusi atas efisiensi anggaran. 

“Demokrasi memang membutuhkan biaya, tetapi biaya tersebut adalah investasi untuk menjaga kedaulatan rakyat dan memastikan akuntabilitas pemerintahan,” kata Deni kepada TribunJatim.com saat dikonfirmasi dari Surabaya, Rabu (7/1/2026). 

Baca juga: Tak Mau Buru-buru Beri Pandangan, Partai Demokrat masih Kaji Wacana Pilkada Dipilih DPRD

Wacana tentang kepala daerah dipilih oleh DPRD belakangan ini memang menjadi perbincangan hangat partai politik.

Pro kontra pun terjadi, parpol yang mengkritik dan menyatakan penolakan terhadap opsi Pilkada tidak langsung adalah PDIP. Sementara alasan pendukung wacana ini, salah satunya adalah efisiensi anggaran. 

Deni mengatakan, jika efisiensi menjadi alasan utama, maka solusinya yang efektif sebetulnya adalah dengan memperbaiki tata kelolapemilu seperti penyederhanaan logistik, penggunaan teknologi informasi, konsolidasi penyelenggaraan pemilu dan pelaksanaan Pilkada serentak. 

“Bukan menghapus hak pilih rakyat,” tegas politisi muda yang juga Wakil Ketua DPRD Jatim ini. 

Selain itu, PDIP menilai Pilkada tidak langsung bisa memperbesar potensi adanya politik uang ketimbang biaya penyelenggaraan Pilkada langsung yang diawasi oleh publik secara terbuka. Lantaran sejumlah alasan tersebut, PDIP Jatim menolak wacana Pilkada tidak langsung. 

“Ketika wacana Pilkada tidak langsung kembali digulirkan, sikap yang paling masuk akal adalah menolak dengan tegas. Bukan karena alergi terhadap perubahan, tapi karena perubahan yang diusulkan justru akan membawa kemunduran demokrasi,” jelas Deni. 

Ia kembali menegaskan pentingnya tetap menjalankan Pilkada secara langsung. Sebab dinilai paling efektif meskipun tak dipungkiri penyempurnaan penyelenggaraan tentu harus terus dilakukan.

“Perbaikan yang diperlukan adalah menyempurnakan mekanisme Pilkada langsung, bukan menghapusnya sama sekali,” tandasnya.