DPRD Jatim Dorong SOP dan Monitoring Program MBG Makin Ketat dan Libatkan Pemda

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - DPRD Jatim memberi atensi serius terhadap insiden dugaan keracunan massal akibat Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di Kabupaten Mojokerto. Sebelumnya, insiden ini berdampak pada ratusan siswa. 

Agar peristiwa ini tidak terulang kembali termasuk di tempat lain, DPRD Jatim mendorong pemerintah agar segera memastikan penerapan SOP di SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) dilakukan dengan ketat. 

Anggota Komisi E DPRD Jatim Puguh Wiji Pamungkas menekankan bahwa SOP menjadi kunci utama, terlebih Badan Gizi Nasional (BGN) sudah membuat standar pelaksanaan program ini. 

“Jadi standar operasionalisasi itu menjadi penting karena ini salah satu kerangka di dalam memitigasi terjadinya potensi keracunan makan bergizi gratis,” kata Puguh kepada TribunJatim.com saat dikonfirmasi dari Surabaya, Senin (12/1/2026).

Upaya pemerintah ini juga perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah. Meskipun merupakan program pemerintah pusat, namun Puguh meminta agar pemerintah daerah turut andil dalam pengawasan di lapangan. Puguh menilai hal ini belum ada. 

Jika keterlibatan pemerintah daerah dioptimalkan maka tentu DPRD sebagai bagian dari unsur di daerah bisa turut mengambil peran strategis. Karena hingga saat ini, pemerintah daerah maupun DPRD tidak memiliki kewenangan. 

Yaitu kewenangan khusus untuk memonitoring  secara langsung. Sehingga, Puguh kembali menekankan bahwa penerapan SOP dengan ketat hingga monitoring berlapis di daerah menjadi dua hal utama agar pelaksanaan program ini berjalan sukses. 

Lalu, juga bisa menekan potensi insiden keracunan di masa mendatang. “Oleh karena itu, dua hal tadi menurut saya menjadi sesuatu yang sangat penting,” tandas legislator dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini. 

DUGAAN KERACUNAN 

Sebanyak 7 lembaga pendidikan di Mojokerto sebelumnya, terdampak keracunan massal diduga dari Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menu soto ayam. 

Ketujuh lembaga pendidikan tersebut berada di kawasan distribusi MBG yang dipasok dari SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) Desa Wonodadi, Kecamatan Kutorejo, Jumat (9/1/2026). 

Sekretaris Daerah (Sekdakab) Mojokerto, Teguh Gunarko mengatakan, korban dari tujuh lembaga pendidikan terdampak keracunan massal menu MBG itu total mencapai 261 orang. 

Adapun Yang terdampak keracunan menu MBG meliputi siswa, santri, tenaga pendidikan hingga wali murid.

"Data terbaru di posko saat ini tercatat masih 121 orang (dirawat), sehingga 140 orang sudah diperbolehkan pulang," ujar Teguh di RSUD Prof dr Soekandar Mojosari, Minggu (11/1/2026) dikutip dari Surya.co.id

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak meninjau korban keracunan massal  yang dirawat di RSUD Prof dr Soekandar, Minggu (11/1/2026).  Para korban mengeluh gejala keracunan dan dirujuk ke Fasyankes pada Sabtu (10/1/2026).

Emil mengungkapkan, pihaknya menelusuri penyebab keracunan massal ini, terutama dari keterangan siswa maupun santri hingga pihak pengelola SPPG yang memasok MBG berupa menu soto ayam dan telur. 

Petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto telah mengambil sampel sisa makanan MBG yang dikonsumsi para korban, maupun dari dapur SPPG yang bersangkutan