Bupati Indah Tanggapi Penutupan 6 SPPG di Lumajang: Pasti Ada Alasan Teknis

Ringkasan Berita:

• Bupati Lumajang, Indah Amperawati, angkat bicara mengenai penutupan sejumlah SPPG oleh BGN.
• Dirinya menilai penutupan SPPG merupakan kewenangan BGN.

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Imam Nawawi

TRIBUNJATIM.COM, LUMAJANG - Bupati Lumajang Indah Amperawati angkat bicara mengenai penutupan sementara enam satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di Kabupaten Lumajang, oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Menurutnya, penutupan SPPG merupakan kewenangan BGN dan dirinya yakin pasti ada alasan teknisnya.

"Itu kewenangan BGN, dan mestinya ada alasan teknis kenapa disuspend. Silakan ditanyakan ke korwilnya," katanya, melalui pesan singkat WhatsApp terhadap TribunJatim.com, Selasa (2/6/2026) . 

Untuk itu, Indah meminta supaya SPPG di Lumajang yang disuspend segera melaksanakan rekomendasi BGN, agar dapur sehat MBG tersebut bisa kembali beroperasi.

"Ya mitra harus memperbaiki sesuai saran BGN," pintanya.

Sebagai informasi, BGN juga menghentikan operasional SPPG milik Yayasan Almulk Mustofa Barokah yang ada Kecamatan Padang, dan Tempursari Lumajang.

Sisanya, BGN mensuspend SPPG milik Yayasan Berlian Berkah Jaya di Kecamatan Tempeh, SPPG Yayasan Arrohmah Kecamatan Pasirian, dan SPPG Yayasan Sahabat Insan Quran di Kecamatan Sukodono Lumajang.

"Iya benar, SPPG Lumajang Pasiran Madurejo salah satunya," ucap Kepala Pelaksana SPPG Lumajang, Della Ayu Faradhika melalui pesan singkat WhatsApp.

Penghentian operasional sementara tersebut, diduga karena instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) di enam SPPG Lumajang tersebut tidak sesuai standar BGN.

"Dugaan saya kemungkinan karena pengelolaan limbah yang belum sesuai kemampuan," kata Ketua Satgas Percepatan MBG Kabupaten Lumajang, Agus Triyono.

Beberapa mitra pengelola SPPG, menurutnya sering mengabaikan rekomendasi Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Lumajang, sebagai persyaratan penerbitan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi.

"Ada sebagian Mitra pengelola dapur yang mengabaikan rekomendasi dari Tim Dinkes, DLH, DPKP terkait persyaratan SLHS," tegas Agus.