Ketimbang Pilkada Lewat DPRD, PDIP Nilai e-Voting Bisa Jadi Solusi: Belajar Dari India

Ringkasan Berita:

• PDIP menolak wacana Pilkada dikembalikan ke parlemen dan tetap mendorong Pilkada langsung, sambil mengusulkan e-voting sebagai solusi efisiensi biaya politik.
• Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan simulasi e-voting telah dilakukan di tingkat DPP, termasuk untuk lima calon sekaligus, mencontoh praktik di India.
• PDIP menekankan pentingnya integritas penyelenggara dan penegakan hukum agar sistem Pilkada tetap demokratis dan biaya politik bisa ditekan.

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Usulan untuk menggunakan sistem e-Voting di pemilihan kepala daerah dinilai sebagai solusi guna menekan atau efisiensi anggaran Pilkada. PDI Perjuangan mendorong hal ini ditengah perdebatan terkait sistem Pilkada.

Sebagaimana diketahui, saat ini wacana untuk mengembalikan Pilkada ke parlemen tengah bergulir atas usulan sejumlah pihak lantaran Pilkada secara langsung dinilai membuat biaya politik tinggi. PDIP menyatakan menolak wacana ini dan mengusulkan e-voting. 

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan, e-voting bukan tidak mungkin dilakukan. PDIP mengungkapkan telah melakukan simulasi internal sebelum menggulirkan usulan e-voting melalui forum Rapat Kerja Nasional atau Rakernas di Jakarta belum lama ini. 

“Kami bukan hanya sekedar memelopori e-voting, kami sudah melakukan simulasi tentang e-voting itu,” kata Hasto kepada wartawan saat ditemui di kawasan Jalan Basuki Rahmat Kota Surabaya, Sabtu (17/1/2026). 

Hasto menerangkan, simulasi itu sebelumnya telah dilakukan PDIP di tingkat Dewan Pimpinan Pusat atau DPP. Di hadapan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, simulasi menggunakan lima calon sekaligus bisa dilakukan melalui sistem e-voting. 

Baca juga: PDI Perjuangan Kota Batu Tegas Tolak Wacana Pilkada Lewat DPRD: Ini Kemunduran Demokrasi

Sehingga, dengan sistem yang dibangun secara serius, PDIP menilai penerapan e-voting bukan tidak mungkin untuk dilakukan. Hasto mengungkapkan, sudah ada contoh negara lain yang menggunakan e-voting bahkan India sekalipun yang memiliki jumlah penduduk besar. 

“Sebenarnya gagasan dari Ibu Mega untuk e-voting itu sudah sejak lebih dari 10 tahun yang lalu. Saat itu beliau belajar dari India tentang e-voting dengan penduduk yang begitu besar kenapa ini bisa dilakukan,” jelas Hasto. 

Meski demikian, PDIP tetap mendorong agar integritas seluruh pihak terjaga untuk memastikan sistem Pilkada berjalan dengan baik. Menurut Hasto ini penting dilakukan baik oleh penyelenggara Pemilu maupun seluruh pihak terkait.

Disamping itu, penegakan hukum juga didorong agar efektif. Hasto menegaskan, tanpa adanya penegakan hukum yang optimal, maka penyelenggaraan kontestasi politik akan selalu mahal. Sehingga, berbagai hal ini terus digaungkan oleh PDIP. 

“Maka Rakernas kami di dalam membangun suatu sistem politik yang demokratis, di dalamnya juga ada aspek-aspek penegakan hukum itu,” jelas Hasto. 

Baca juga: Kritik Wacana Pilkada Dipilih DPRD, PDIP Jember Sebut Money Politik Masih Bisa Terjadi: Sasaran Beda

Hasil Rakernas

Dalam forum Rakernas PDIP di Jakarta sebelumnya, menghasilkan sejumlah rekomendasi. Dalam forum tersebut, Ketua DPD PDIP Provinsi Aceh, Jamaluddin Idham membacakan Rekomendasi Eksternal Rakernas. 

Diantara poin krusial adalah bahwa PDIP secara tegas menyatakan sikap untuk mempertahankan sistem Pilkada secara langsung oleh rakyat. Sementara sebagai solusi atas tingginya biaya politik, PDIP merekomendasikan transformasi sistem pemungutan suara dan penguatan integritas penyelenggara. 

PDIP mendorong penerapan teknologi untuk efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas demokrasi. 

"Rakernas I Partai mendorong pelaksanaan pilkada yang berbiaya rendah antara lain menerapkan e-voting, penegakan hukum bagi pelanggaran pemilu seperti money politic, serta mencegah pembiayaan rekomendasi calon atau mahar politik," kata Jamaluddin.