Muhammadiyah Angkat Bicara Soal Awal Ramadan 2026 yang Berpotensi Beda dengan NU

Ringkasan Berita:

1. Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan 1447 H pada 18 Februari 2026.
2. NU dan pemerintah masih menunggu hasil rukyatul hilal.
3. Perbedaan metode diyakini tidak mengganggu harmoni umat Islam.

TRIBUNJATIM.COM - Awal Ramadan 1447 Hijriah atau 2026 Masehi antara Muhammadiyah dengan NU maupun pemerintah berpotensi besar terjadi.

Sesuai metode masing-masing, Muhammadiyah memastikan akan puasa Ramadan pada Rabu (18/2/2026) besok.

Sementara NU maupun pemerintah baru akan melakukan rukyatul hilal Selasa (17/2/2026).

Rukyatul hilal merupakan salah satu metode untuk menentukan awal puasa Ramadan.

Baca juga: Penentuan Awal Puasa Ramadan 2026, Rukyatul Hilal Digelar di 21 Titik Jawa Timur

PW Muhammadiyah Jatim meyakini umat Islam di Indonesia saat ini sudah dewasa dalam menanggapi perbedaan metode.

Sehingga perbedaan bukan menjadi persoalan. 

Sebaliknya, justru akan saling menghormati dan tidak mengurangi esensi dalam menyambut bulan Ramadan.

“Ormas keislaman dan umat Islam di negeri ini sudah sangat dewasa dalam menyikapi perbedaan,” ujar Sekretaris PW Muhammadiyah Jatim Prof. Biyanto kepada TribunJatim.com saat dihubungi dari Surabaya, Selasa.

Prof. Biyanto sendiri tak memungkiri adanya potensi perbedaan ini.

Sebab, metode yang digunakan memang tidak sama. 

Ia menjelaskan, untuk tahun ini, Muhammadiyah mulai menerapkan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT). Prinsip KHGT adalah penggunaan matla’ global.

Yakni, penentuan awal bulan yang berlaku secara global. Yang menjadi ukuran adalah jika di suatu negara bulan atau hilal sudah tampak, maka berarti seluruh dunia sudah memasuki bulan baru.

Metode KHGT bagi Muhammadiyah penting untuk menyatukan hari-hari besar Islam, terutama yang berkaitan dengan ibadah.

“Dengan KHGT, akan terjadi kesamaan tanggal 1 setiap awal bulan di seluruh penjuru dunia,” jelasnya.

Sementara metode hisab dan imkanur rukyat yang selama ini digunakan pemerintah dan sebagian ormas masih berdimensi lokal.

Artinya, menganut satu wilayah hukum suatu negara. Jika di satu daerah atau wilayah hilal sudah tampak, maka berarti satu negara sudah memasuki bulan baru.

Dimensi lokal dalam menentukan awal bulan berpotensi melahirkan perbedaan di satu negara dengan negara lain. Perbedaan metode tersebut mengakibatkan perbedaan penetapan 1 Ramadan.

Meski demikian, Prof. Biyanto kembali menegaskan bahwa umat Islam saat ini sudah dewasa dalam menghadapi perbedaan.

Sebab semua sadar betul bahwa perbedaan adalah rahmat. Sehingga tidak perlu memaksakan untuk sama. “Yang penting, umat tetap menyambut Ramadan dengan penuh kegembiraan. Perbedaan tidak menjadi halangan bagi masing-masing untuk menyambut bulan Ramadan. Mari rayakan dan hormati perbedaan,” ucapnya.

Potensi perbedaan tanggal sebelumnya juga telah diungkapkan oleh Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama Jawa Timur. NU Jatim memang masih akan melakukan rukyatul hilal di 41 titik di Jawa Timur pada Selasa ini.

Rukyatul hilal merupakan metode pengamatan langsung terhadap hilal atau bulan sabit muda pertama pada saat matahari terbenam di tanggal 29 bulan Qamariah untuk menetapkan awal bulan baru Hijriah, seperti Ramadan dan Syawal.

Pengamatan ini menggunakan mata telanjang atau dengan bantuan alat teleskop. NU dalam menggunakan metode hisab hakiki imkan rukyat sebagai alat bantu menetapkan ketinggian hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat (3–6,4).

Hal ini sesuai dengan kriteria terbaru yang ditetapkan oleh Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS).

Dari ketentuan itu, potensi hilal tidak terlihat.

“Kondisi hilal saat hari tersebut masih di bawah ufuk sehingga kemungkinan besar hilal tidak bisa terlihat,” ujar Ketua LFNU Jawa Timur, Syamsul Maarif kepada TribunJatim.com saat dikonfirmasi dari Surabaya, Jumat (13/2/2026).