Kendaraan untuk Kepala SPPG Tuai Pro & Kontra, Meski Dibutuhkan Tapi Jadi Perdebatan

Ringkasan Berita:

• Di tengah efisiensi, rencana pengalokasian kendaraan bermotor untuk Kepala SPPG menuai beragam tanggapan pro dan kontra.
• Disebut dibutuhkan tapi jadi perdebatan.

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Benni Indo

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Rencana pengalokasian kendaraan bermotor bagi kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menuai beragam tanggapan.

Di satu sisi dinilai membantu operasional, namun di sisi lain masih menjadi perdebatan terkait urgensi dan alokasi anggaran.

Baca juga: Perubahan OPD Turut Pengaruhi Perolehan PAD Retribusi Pasar di Jember, Baru Tercapai 10 Persen

Sekadar informasi, kendaraan roda dua yang akan diberikan kepada Kepala SPPG memiliki dua tipe.

Tipe trail yang digunakan untuk menghadapi medan sulit, jauh dari jangkauan perkotaan, dan tipe skuter yang digunakan untuk mobilitas di kawasan perkotaan.

Ketua DPW Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapembi) Jawa Timur, Makhrus Sholeh, menyebutkan bahwa keberadaan kendaraan dinas akan sangat mendukung tugas lapangan petugas SPPG, khususnya dalam melakukan pengawasan distribusi dan kualitas bahan pangan.

"Itu bagus sekali, sangat membantu teman-teman SPPG. Tapi memang masih debatable karena ini ada tambahan anggaran," ujarnya, setelah dikukuhkan menjadi Ketua DPW Gapembi Jawa Timur di Hotel Grand Mercure, Kota Malang, Kamis (9/4/2026).

Menurutnya, secara fasilitas dasar, sebenarnya SPPG telah dilengkapi dengan sarana pendukung seperti mess atau tempat tinggal bagi petugas.

Namun, mobilitas tetap menjadi kebutuhan penting dalam menjalankan tugas harian.

"Setiap SPPG sudah ada kamar untuk petugas. Jadi kendaraan itu dibilang butuh ya butuh, tapi tanpa itu pun sebenarnya masih bisa berjalan," jelasnya.

Ia menambahkan, tugas utama petugas SPPG menuntut mobilitas tinggi.

Seperti melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah serta memantau harga bahan pangan di pasar agar tidak terjadi lonjakan harga dari pemasok.

"Petugas harus mengecek ke sekolah-sekolah dan ke pasar, memastikan harga dari supplier tidak terlalu tinggi. Itu penting sekali," katanya.

Selama ini, aktivitas tersebut dilakukan dengan kendaraan pribadi atau sesekali menggunakan kendaraan operasional SPPG.

lternatif lain seperti transportasi umum dinilai kurang efisien meski masih memungkinkan.

"Selama ini pakai kendaraan pribadi, kadang pakai mobil SPPG. Kalau transportasi umum bisa, tapi agak repot," ujarnya.

Rencana pemberian fasilitas sepeda motor kepada kepala SPPG dinilai dapat mendukung kinerja, terutama bagi petugas yang bertugas di wilayah dengan akses sulit.

Reaksi Kepala SPPG

Kepala SPPG Malang Gondanglegi Kulon 2, Alen Mahendra, mengatakan bahwa selama ini dirinya menjalankan tugas dengan menggunakan kendaraan pribadi berupa sepeda motor.

"Selama ini saya pakai motor pribadi untuk mobilitas," ujarnya saat ditemui di sela-sela 

Menurutnya, tugas kepala SPPG tidak hanya sebatas pengawasan administratif, tetapi juga menuntut kesiapsiagaan penuh selama 24 jam.

Termasuk memastikan kelancaran operasional dapur hingga distribusi makanan ke sekolah dan masyarakat.

"Kami harus standby 24 jam. Kalau ada kendala di dapur atau distribusi, harus langsung turun," jelasnya.

Selain itu, kepala SPPG juga dituntut aktif melakukan pemantauan ke berbagai lokasi penerima manfaat, seperti sekolah, balita, ibu hamil (bumil), dan ibu menyusui terutama dalam program penanganan stunting.

"Kami sering turun langsung untuk memastikan distribusi berjalan baik, termasuk memantau kondisi balita, seperti berat badan dan lingkar lengan," katanya.

Baca juga: Serapan Pupuk Subsidi Banyuwangi Capai 30 Persen selama Triwulan Pertama, Distribusi Sesuai Jadwal

Terkait rencana pemberian sepeda motor dinas, Alen menilai, fasilitas tersebut akan lebih terasa manfaatnya bagi petugas yang bertugas di wilayah terpencil dengan kondisi geografis yang menantang.

"Kalau di tempat saya jalannya cukup baik, tapi untuk teman-teman di daerah seperti Sumbermanjing yang harus lewat pegunungan, itu memang sangat membutuhkan," ujarnya.

Meski demikian, ia tetap menilai fasilitas kendaraan dinas akan membantu meningkatkan kinerja dan motivasi kerja para petugas.

"Kalau diberikan fasilitas dari negara, tentu akan membantu kinerja dan menambah semangat," katanya.

Alen juga menegaskan komitmennya untuk menggunakan fasilitas tersebut secara optimal apabila diberikan.

"Kalau memang itu fasilitas dari negara, ya kita gunakan sebaik mungkin," pungkasnya.

Alen enggan berkomentar terkait harga kendaraan yang dapat menyentuh di harga Rp50 juta per unit.

Sebagai Kepala SPPG, ia menegaskan hanya melaksanakan tugas yang diinstruksikan.

Sedangkan kendaraannya sendiri yang biasa digunakan untuk berangkat kerja nilainya Rp20 juta.

Dengan dukungan sarana yang memadai, ia berharap pelaksanaan program pemenuhan gizi, khususnya penanganan stunting, dapat berjalan lebih efektif dan menjangkau seluruh wilayah, termasuk daerah dengan akses terbatas.