Tak Akan Ada Demo May Day di Lamongan, Buruh dan Pengusaha Sudah Ada Kesepakatan

Ringkasan Berita:

• Peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei 2026 di Lamongan dipastikan tanpa aksi demonstrasi, melainkan diganti dengan kegiatan sarasehan di Pendopo Lokatantra.
• Kesepakatan ini merupakan hasil komunikasi antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menciptakan peringatan yang lebih edukatif dan kondusif.
• Pemerintah daerah dan aparat mengimbau masyarakat memperingati May Day secara damai melalui dialog, guna menjaga keamanan dan hubungan industrial yang harmonis.

Laporan wartawan TribunJatim.com, Hanif Manshuri

TRIBUNJATIM.COM, LAMONGAN – Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day pada 1 Mei 2026 di Kabupaten Lamongan dipastikan berlangsung tanpa aksi demonstrasi di jalan. 

Pemerintah setempat bersama unsur pekerja dan pengusaha sepakat memperingatinya dengan kegiatan yang lebih edukatif dan bermakna.

May Day di Lamongan akan diisi kegiatan sarasehan yang melibatkan berbagai pihak yang digelar di Pendopo Lokatantra.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Lamongan, M Zamroni, menegaskan bahwa tidak ada agenda aksi turun ke jalan pada peringatan May Day tahun ini. 

Kepastian tersebut diperoleh setelah pihaknya melakukan komunikasi intensif dengan berbagai unsur terkait.

“Lamongan bersih dari aksi demo pada 1 Mei besok. May Day tetap diperingati, tetapi dengan cara yang memiliki nilai dan makna,” ujar Zamroni saat dikonfirmasi terkait May Day di Lamongan, Kamis (30/4/2026).

Sebagai gantinya, peringatan May Day di Lamongan akan diisi dengan kegiatan sarasehan yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari unsur pemerintah, pengusaha, hingga pekerja dan buruh.

Baca juga: Tak Demo Besar, Buruh Gresik Pilih Tasyakuran di Stadion Joko Samudro di Perigatan Hari Buruh 2026

Kegiatan tersebut diharapkan menjadi ruang dialog konstruktif dalam membahas isu ketenagakerjaan.

Sarasehan rencananya digelar di Pendopo Lokatantra dengan menghadirkan sejumlah narasumber kompeten. 

Di antaranya perwakilan dari BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, pengawas ketenagakerjaan, serta unsur pemerintah daerah.

Zamroni menjelaskan, kesepakatan untuk tidak menggelar aksi demonstrasi merupakan hasil komunikasi intensif dengan berbagai elemen tripartit, yakni pemerintah, pengusaha, dan pekerja. 

Dialog yang dilakukan berlangsung secara terbuka dengan melibatkan sejumlah organisasi dan perwakilan buruh di Lamongan.

Ia menyebut, pihaknya telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk perwakilan asosiasi pengusaha dan serikat pekerja. Di antaranya dengan Ketua Kahutindo Hari Wahyono, serta Ketua KSPSI Iswahyudi.