Harga Telur Anjlok, DPRD Jatim Dorong Pembentukan Bentuk BUMD Pangan

Ringkasan Berita:

• DPRD Jatim menilai perlu ada pemangkasan jalur distribusi telur karena selisih harga antara peternak dan pasar masih cukup tinggi.
• Pemprov dan pemerintah daerah didorong membentuk BUMD Pangan untuk menjadi stabilisator harga dan mempercepat distribusi telur antarwilayah.

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Anggota DPRD Jatim Jairi Irawan menegaskan perlunya pemangkasan jalur distribusi agar tidak ada lagi persoalan anjloknya harga telur di tingkat peternak seperti yang terjadi saat ini. 

Ke depan, agar persoalan harga ini tidak terjadi, Pemda maupun Pemprov perlu membuat BUMD Pangan. 

Hal ini berkaca dari perbedaan harga telur di pasar dengan di tingkat peternak. Jairi memberi contoh harga telur di pasar tradisional di Kota Blitar.

Harga telur masih di angka 25.000-26.000 sedangkan telur omega di angka 33.000. Hal ini berbeda dari harga di peternak yang berkisar di angka Rp 21.000 per kilogram. 

"Berarti ada jarak harga yang lumayan jauh jika dibandingkan harga telur di kandang dan di pasar tradisional walaupun masih dalam lingkup 1 kabupaten/wilayah. Pertama, perlu pemangkasan jalur distribusi telur," kata Wakil Ketua Komisi E ini saat dikonfirmasi dari Surabaya, Selasa (2/6/2026). 

Baca juga: DPRD Jatim Bakal Panggil OPD, Imbas Harga Telur yang Terus Anjlok, Peternak Terancam Gulung Tikar

Pemangkasan jalur distribusi telur ini begitu ditekankan oleh Jairi yang merupakan legislator dari Dapil Tulungagung Blitar tersebut.

Pemda maupun Pemprov perlu memiliki BUMD Pangan sebagai stabilisator dan pengatur telur di pasaran sehingga tidak terlalu jauh harga telur di kandang dibanding dengan telur di pasaran. 

Selain itu BUMD Pangan dinilai bisa mempercepat distribusi telur lintas daerah. BUMD Pangan beberapa kali memang didorong oleh DPRD Jatim termasuk dari Fraksi Partai Golkar.

Selain itu, untuk menstabilkan harga telur di tingkat peternak, politisi Partai Golkar ini mendorong agar program MBG juga perlu dioptimalkan untuk menyerap telur. 

Sebagai, ini salah satu cara untuk penstabilan harga telur di masyarakat dan melindungi para peternak tradisional.

"Lalu, menjaga harga bahan baku pakan ternak seperti jagung tetap terjaga agar HPP telur juga tetap berjalan, seperti yang terjadi saat ini HPP telur berkisar Rp 23.000 tapi di kandang sudah dibawah pasaran Rp 20 ribu maupun Rp 21 ribu," jelasnya