Rapat Darurat Pemprov Jatim dan BGN: Sepakat Beli Telur Langsung dari Koperasi Peternak

Ringkasan Berita:

• Pemprov Jatim menggelar rakor darurat bersama BGN setelah harga telur ayam ras anjlok ke kisaran Rp20.000–Rp20.500 per kg, jauh di bawah titik impas peternak.
• Disepakati tiga poin: BGN wajib gunakan telur minimal tiga kali per minggu dalam menu MBG, pembelian dilakukan langsung melalui koperasi peternak, dengan harga minimal Rp24.000 per kg.
• BGN memperkirakan langkah ini memberi stimulus ekonomi 8–10 persen, penting mengingat Jawa Timur menyumbang sekitar 30 persen produksi telur nasional.

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Fatimatuz Zahroh

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar rapat koordinasi (rakor) darurat untuk mengatasi anjloknya harga telur ayam ras yang membuat peternak merugi.

Dipimpin Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, rakor yang digelar Dinas Peternakan Jatim pada Jumat (5/6/2026) itu menghasilkan tiga kesepakatan penting bersama Badan Gizi Nasional (BGN) guna menstabilkan pasokan dan harga telur di pasaran.

Rakor tersebut menghadirkan perwakilan peternak dari berbagai daerah, termasuk Blitar, Magetan, Jombang, dan Bojonegoro, serta Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat BGN, Teuku Syahdana. F

orum ini digelar menyusul keluhan peternak yang menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum signifikan menyejahterakan mereka, bahkan memicu kelebihan suplai hingga harga telur ayam ras terjun bebas di pasaran.

Setelah diskusi panjang, forum menyepakati tiga poin.

Pertama, BGN bersedia menggunakan telur dalam menu MBG minimal tiga kali dalam seminggu. 

Kedua, asosiasi koperasi peternak telur di Jatim bersedia menyediakan pasokan dan mengantarkan ke dapur mitra SPPG sesuai standar kualitas yang disepakati.

Ketiga, transaksi pembelian telur untuk MBG dilakukan langsung melalui asosiasi atau koperasi petelur rakyat dengan harga minimal Rp24.000 per kilogram dan akan disesuaikan secara bertahap mengacu harga acuan pemerintah.

"Hal-hal seperti ini sudah dipetakan dan telah ada komitmen bersama agar harga di tingkat peternak dapat diupayakan berada di kisaran Rp24.000 per kilogram," tegas Emil.

Emil menjelaskan, rakor ini merupakan tindak lanjut dari inisiatif Kepala Dinas Peternakan bersama Bappenas dan BGN. Ia juga menegaskan bahwa seluruh perkembangan telah dilaporkan kepada Gubernur Jawa Timur.

Baca juga: Harga Telur Anjlok di Bawah Biaya Produksi, Peternak di Jatim Menjerit: Harus Ada Upaya Pemerintah

Akar Masalah: Peternak Tidak Beli Langsung, Harga Tertekan

Wagub Emil memaparkan akar persoalan yang selama ini membuat peternak menjerit. Meski telur sudah dibeli SPPG dengan harga yang baik, pembelian tidak dilakukan langsung kepada peternak, melainkan melalui perantara. Akibatnya, harga yang diterima peternak tetap stagnan di level yang merugikan.

"Akibatnya, harga yang diterima peternak tetap berada di kisaran Rp20.000-an, meskipun pemasok menjual ke dapur MBG dengan harga sekitar Rp25.000 per kilogram. Karena itu, yang kami dorong adalah agar pembelian dilakukan langsung melalui koperasi peternak," tegas Emil.

Ia juga menyebut ada potensi penyerapan antardaerah yang belum dimanfaatkan. Sebagai contoh, kebutuhan telur di Nganjuk belum bisa dipenuhi sepenuhnya dari peternak setempat, sehingga dapat diserap dari Blitar.

Baca juga: Cabai Rawit Jadi Penyumbang Terbesar Inflasi Kota Kediri pada Mei 2026, Laju Ditahan Telur

BGN: Stimulus 8–10 Persen untuk Peternak Jatim