Sensus Ekonomi 2026 Dimulai, BPS Bondowoso Kerahkan 993 Petugas, Jualan Online Ikut Didata

Ringkasan Berita:

• BPS Bondowoso menerjunkan 993 petugas Sensus Ekonomi 2026 yang bertugas mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
• Pendataan dilakukan secara door-to-door, mencakup usaha formal maupun usaha rumahan seperti ojek online dan perdagangan daring.
• Selain data usaha, petugas juga memutakhirkan data sosial keluarga, termasuk kondisi rumah dan kepemilikan aset untuk pembaruan data desil.

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sinca Ari Pangistu

TRIBUNJATIM.COM, BONDOWOSO - Badan Pusat Statistik (BPS) Bondowoso resmi melepas 993 petugas untuk melaksanakan Sensus Ekonomi 2026.

Mereka terdiri atas 874 Petugas Pendataan Lapangan (PPL) dan 119 Pemeriksa (PMR) yang akan bertugas mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Kepala BPS Bondowoso, Mudji Setijo, mengatakan para petugas akan melakukan pendataan secara langsung dari rumah ke rumah dan menyasar seluruh bangunan usaha yang ada di wilayah Kabupaten Bondowoso.

Tak hanya usaha yang memiliki tempat usaha khusus, petugas juga akan mendata berbagai usaha yang dijalankan dari rumah, termasuk ojek online dan jualan online.

"Masyarakat nantinya akan ditanya tentang pengeluaran, pendapatan, bahan baku, produk, pemasaran, dan hal terkait lainnya," ujar Mudji.

Selain itu, dalam Sensus Ekonomi ini, petugas juga akan memutakhirkan data sosial keluarga, meliputi kondisi perumahan dan kepemilikan aset yang akan digunakan untuk pemutakhiran desil.

"Apabila ada usaha di keluarga itu, akan ditanyakan," jelasnya usai acara penandatanganan komitmen bersama sinergi membangun Kabupaten Bondowoso melalui Sensus Ekonomi 2026 di Pendopo Kabupaten, Senin (15/6/2026).

Baca juga: 1.161 Petugas Sensus Ekonomi di Lumajang Siap Jaring Data Warga, Harus Pandai Merayu Responden

Ia menjelaskan bahwa setiap petugas ditargetkan melaporkan sekitar 800 usaha yang telah disensus selama 2,5 bulan bertugas, atau sekitar 13 muatan per hari.

"Sebanyak 13 muatan, muatan itu bisa berupa keluarga atau usaha," ujarnya.

Menanggapi antisipasi penolakan warga, Mudji mengatakan bahwa jika ada penolakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan pejabat dari tingkat RT hingga tingkatan teratas.

Di sisi lain, BPS juga sudah memetakan satu desa yang perlu mendapatkan pemantauan khusus, yakni Desa Kaligedang di Kecamatan Ijen.

Namun, dia memastikan telah merekrut warga setempat untuk menjadi petugas di wilayah tersebut. "Supaya lancar, karena kalau orang luar masuk kan tidak boleh," ujarnya.

BPS Bondowoso juga mengapresiasi berbagai bentuk dukungan yang telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) selama tahap persiapan.

Baca juga: Demi Sukseskan Sensus Ekonomi 2026, Pelaku Usaha Mojokerto Diminta Aktif Berpartisipasi