Upaya Percepat Sertifikat Higiene Dapur MBG, Pemerintah Gelar Bimtek di Jember

Ringkasan Berita:

• Pemerintah mempercepat penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terlibat dalam Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) melalui Bimbingan Teknis Penjamah Makanan pada 7–8 Maret 2026 di Jember.
• Pelatihan diikuti sekitar 500 peserta per hari yang terdiri dari pengelola dapur, pengawas gizi, hingga juru masak, dengan tujuan memastikan dapur SPPG memenuhi standar keamanan pangan, higiene, dan sanitasi dalam pengolahan makanan.

TRIBUNJATIM.COM, JEMBER – Pemerintah mempercepat penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terlibat dalam Program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Bimbingan Teknis Penjamah Makanan yang digelar pada 7–8 Maret 2026 di Jember.

Kegiatan berlangsung di dua lokasi berbeda, yakni di Hotel Aston Jember pada 7 Maret dan Hotel Java Lotus Jember pada 8 Maret. Pelatihan ini menjadi bagian dari agenda nasional yang dilaksanakan serentak di delapan wilayah Kantor Koordinasi Program Pemenuhan Gizi.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya, mengatakan pelatihan tersebut bertujuan memastikan dapur penyedia makanan dalam program MBG memenuhi standar keamanan pangan.
 
Menurut dia, kualitas pengolahan makanan menjadi faktor penting dalam program pemenuhan gizi nasional.

Baca juga: Banyak Keluhan MBG saat Ramadan Terutama Menu Buah, Emil Dardak Pastikan Komunikasi ke BGN

“Bimbingan teknis ini merupakan langkah penting untuk memastikan seluruh dapur SPPG mampu memenuhi standar higiene dan sanitasi pangan,” kata Sony Sonjaya dalam keterangan tertulisnya, Senin (9/3/2026).

Kegiatan tersebut diikuti sekitar 500 peserta setiap hari yang berasal dari berbagai unsur pengelola dapur SPPG. Mereka terdiri dari kepala SPPG, mitra pengelola atau yayasan, pengawas gizi, asisten lapangan, hingga juru masak yang terlibat langsung dalam proses penyediaan makanan.

Sony menjelaskan bahwa Program Makanan Bergizi Gratis berkembang pesat dengan keterlibatan masyarakat yang semakin luas. Saat ini tercatat lebih dari 25 ribu dapur SPPG telah berdiri di berbagai daerah untuk mendukung program pemenuhan gizi nasional.

“Makanan bergizi merupakan hak seluruh anak di Indonesia, sehingga kualitas penyediaan makanan harus dijaga dengan baik,” ujarnya.

Deputi Bidang Penyaluran dan Penyediaan Badan Gizi Nasional, Suardi Samiran, mengatakan standar keamanan pangan harus diterapkan di seluruh proses operasional dapur. Setiap tahapan mulai dari penerimaan bahan baku hingga penyajian makanan harus mengikuti prosedur sanitasi yang jelas.

“Kualitas makanan tidak hanya ditentukan oleh bahan baku, tetapi juga oleh cara pengolahan, penyimpanan, dan penyajiannya,” katanya.

Sementara itu Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II Badan Gizi Nasional, Nurjaeni, mengatakan percepatan penerbitan SLHS menjadi bagian dari penguatan tata kelola dapur SPPG. Pemerintah akan melakukan pendampingan kepada pengelola dapur agar standar keamanan pangan benar-benar diterapkan di lapangan.

“Kami ingin proses pengurusan SLHS tidak berhenti pada pelatihan saja, tetapi berlanjut sampai sertifikat terbit dan standar higiene diterapkan secara konsisten,” ujarnya.
 
 
Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com