DPRD Jember Tunda Paripurna Bahas 6 Raperda, Antisipasi Demo Mahasiswa Bertajuk 'Indonesia Cemas'

Rapat paripurna sejatinya dijadwalkan dimulai pukul 09.30 WIB. Namun sekitar pukul 10.30 WIB, muncul pemberitahuan resmi bahwa agenda tersebut ditunda hingga waktu yang akan ditentukan kemudian.

Wakil Ketua DPRD Jember, Widarto, membenarkan adanya penundaan rapat paripurna tersebut. Menurutnya, usulan penundaan datang dari pihak eksekutif melalui Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.

"Pihak eksekutif melalui Pj Sekda Pemkab Jember meminta agar paripurna ditunda, menunggu demo selesai," ujar Widarto, Senin (15/6/2026).

Eksekutif Khawatir Paripurna Terganggu Aksi Massa

Widarto menjelaskan, pihak eksekutif mempertimbangkan kemungkinan aksi demonstrasi berlangsung saat rapat paripurna masih berjalan.

Menurutnya, situasi tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu konsentrasi pembahasan maupun jalannya agenda sidang yang cukup panjang.

"Sehingga kan tidak enak, rapat paripurna belum selesai malah terhenti karena aksi. Jadi lebih baik ditunda sekalian. Karena memang rangkaian paripurna hari ini kan panjang melihat materi pembahasan," imbuh Widarto.

Karena itu, seluruh pihak sepakat untuk menunda agenda pembahasan hingga kondisi dinilai lebih kondusif.

Bahas Enam Raperda Strategis

Rapat paripurna yang ditunda tersebut sejatinya memiliki agenda penting, yakni penyampaian nota penjelasan bupati terhadap enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

Enam Raperda yang akan dibahas meliputi:

• Raperda tentang Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025.
• Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perumda Perkebunan Kahyangan.
• Perubahan Perda tentang Perumda Tirta Pandalungan.
• Raperda tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
• Raperda tentang Penyelenggaraan Jaringan Utilitas Terpadu.
• Perubahan Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
• Sejumlah regulasi tersebut dinilai strategis karena berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, hingga pengelolaan pendapatan daerah.