Dihantui Fenomena El Nino, Anggaran BPBD Jember 2026 Justru Dipangkas Nyaris Separuh

Ringkasan Berita:

• Penurunan Anggaran Drastis: Anggota Komisi D DPRD Jember, Wahyu Prayudi Nugroho (Nuki), mengkritik keras anjloknya alokasi anggaran BPBD Jember tahun 2026 yang hanya menyentuh Rp8.552.736.168, turun drastis dari tahun 2025 yang mencapai Rp14 miliar.
• Kejanggalan Selisih Dana: Politisi PDI Perjuangan tersebut mempertanyakan adanya selisih anggaran sekitar Rp1 miliar yang tidak jelas keterangannya, di mana dari total pagu Rp8,55 miliar, dana yang efektif dapat digunakan hanya sekitar Rp7,59 miliar.

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sri Wahyunik

TRIBUNJATIM.COM, JEMBER – Alokasi anggaran penanggulangan bencana di Kabupaten Jember, Jawa Timur, memicu sorotan tajam dari kalangan legislatif.

Anggota Komisi D DPRD Jember, Wahyu Prayudi Nugroho, mempertanyakan kebijakan pemerintah daerah yang justru memangkas anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember secara drastis pada tahun anggaran 2026.

Pria yang akrab disapa Nuki tersebut menilai, penciutan dana operasional ini menjadi ironi besar. Pasalnya, Jember saat ini sedang diintai oleh ancaman kekeringan ekstrem akibat dampak fenomena iklim El Nino yang memicu kenaikan suhu permukaan laut dan menurunkan intensitas curah hujan secara signifikan.

Berdasarkan data rekam jejak anggaran yang dikantongi Komisi D, postur dana BPBD Jember sejatinya terus merangkak naik dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2024, anggaran BPBD berada di angka Rp13 miliar dengan realisasi Rp10,5 miliar, lalu naik menjadi Rp14 milar pada tahun 2025.

Baca juga: Mengenal Ritual Sandorelang Khas Dusun Mojan Klungkung Jember, Tradisi Sakral di Lereng Argopuro

Namun memasuki tahun 2026, plot anggaran kebencanaan tersebut mendadak terjun bebas dan hanya disisakan sebesar Rp 8.552.736.168.

"Anggaran menyusut hampir separuh dari tahun lalu. Ini menimbulkan tanda tanya besar, apakah program mitigasi kita melemah atau memang pemerintah daerah menganggap bencana kekeringan ini sebagai persoalan biasa yang tidak mendesak?" kritik politisi PDI Perjuangan tersebut, Rabu (17/6/2026).

Soroti Misteri Selisih Rp1 Miliar dan Ketimpangan OPD

Tak hanya soal pemangkasan total pagu, Nuki juga mengendus adanya kejanggalan atau selisih data anggaran yang disodorkan kepada legislatif. Dari total pagu Rp8,55 miliar yang tertera, sisa anggaran riil yang siap digunakan untuk penanganan di lapangan ternyata hanya berkisar Rp7,59 miliar.

"Ada hilangnya dana sekitar Rp1 miliar dari pagu tersebut yang ke mana rimbanya tidak ada keterangan yang jelas. Anggaran Rp7,59 miliar itu sangat minim untuk meng-cover urusan kemanusiaan dan kedaruratan di seluruh wilayah Jember," tegas Naja.

Nuki juga membandingkan ketimpangan prioritas ini dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain di lingkungan Pemkab Jember. Menurutnya, banyak instansi non-pelayanan dasar yang justru mengantongi anggaran fantastis.

Bahkan, ada oknum OPD yang kedapatan berani melakukan pergeseran anggaran secara sepihak tanpa koordinasi dan melibatkan fungsi pengawasan legislatif.

Sebagai langkah antisipasi darurat menghadapi puncak kemarau, Nuki meminta masyarakat ikut andil menjaga kelestarian lingkungan, merawat sumber mata air, serta mutlak dilarang membuka lahan pertanian dengan cara membakar karena berisiko memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia juga mendesak penguatan sinergi antara BPBD, pihak kecamatan, hingga jejaring Desa Tangguh Bencana (Destana).

BPBD Petakan 5 Kecamatan Rawan Krisis Air Bersih

Di sisi lain, peta kerawanan yang dirilis BPBD Jember mengonfirmasi bahwa ancaman krisis air bersih bukan sekadar isapan jempol.

Setidaknya ada lima wilayah kecamatan yang saat ini masuk dalam zona merah atau berpotensi tinggi mengalami kekeringan parah, yakni Kecamatan Kalisat, Patrang, Sumbersari, Rambipuji, dan Tempurejo.

Merespons polemik penurunan anggaran tersebut, Kepala BPBD Jember, Edy Budi Susilo, menegaskan bahwa lembaganya tetap berupaya optimal bergerak di garis depan keselamatan warga dengan memaksimalkan sumber daya yang ada.

Edy mengklaim, serangkaian langkah mitigasi terstruktur telah dan sedang berjalan demi menjamin pasokan air masyarakat aman.

"Kami terus melakukan langkah taktis di lapangan, salah satunya dengan menerjunkan tim untuk melakukan pengecekan berkala terhadap kondisi debit dan kelayakan sumber-sumber mata air di lima kecamatan rawan tersebut," pungkasnya.