Kasus Kekerasan Anak Jadi Alarm Pendidikan di Jombang

Ringkasan Berita:

• Dewan Pendidikan Jombang soroti lima isu utama: inklusi, HKSR, sekolah ramah anak, Adiwiyata, dan keamanan pesantren.
• Kasus kekerasan seksual dan dispensasi nikah anak menunjukkan sekolah belum sepenuhnya aman.
• Meski Jombang mempertahankan predikat Kabupaten Layak Anak, tantangan perlindungan anak masih besar.

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Anggit Puji Widodo

TRIBUNJATIM.COM, JOMBANG - Kabupaten Jombang, Jawa Timur masih menghadapi berbagai tantangan serius dalam mewujudkan pendidikan yang aman, inklusif, dan berkeadilan sosial, imbas mencuatnya kasus pelecehan terhadap anak atau pelajar di awal tahun 2026.

Dewan Pendidikan Kabupaten Jombang bersama Aliansi Inklusi Jombang menilai, capaian pendidikan tidak cukup diukur dari kelengkapan administrasi atau statistik keberhasilan semata, melainkan dari sejauh mana sistem pendidikan mampu melindungi hak-hak anak, terutama mereka yang berada dalam kondisi rentan.

Aliansi Inklusi Jombang

Aliansi Inklusi Jombang terbentuk sebagai respons atas meningkatnya kasus kekerasan di lingkungan pendidikan, praktik perkawinan anak usia sekolah, serta beragam bentuk diskriminasi yang dialami peserta didik dengan kerentanan berlapis.

Anak dengan HIV, disabilitas, maupun korban kekerasan berbasis gender dan seksual masih kerap menghadapi stigma, pengucilan, hingga kehilangan hak atas pendidikan.

Baca juga: Waspada Super Flu, Dinkes Jombang Ingatkan Warga Terapkan Pola Hidup Sehat

Dalam forum bersama yang digelar di Kantor Dewan Pendidikan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang pada Senin (12/1/2026) kemarin, Dewan Pendidikan dan Aliansi Inklusi Jombang menyepakati lima isu utama yang dinilai mendesak untuk segera dibenahi.

Ketua Dewan Pendidikan Jombang, Cholil Hasyim mengatakan, isu pertama berkaitan dengan implementasi sekolah inklusi yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada anak dengan disabilitas.

Lima Isu Mendesak

"Minimnya sarana prasarana yang aksesibel, ketiadaan standar sekolah inklusi yang terukur, serta belum adanya regulasi daerah tentang disabilitas membuat praktik eksklusi masih sering terjadi di sekolah," ucapnya saat dikonfirmasi Tribunjatim.com pada Selasa (13/1/2026).

Persoalan kedua adalah lemahnya pendidikan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR). Anak dan remaja dinilai belum mendapatkan akses informasi yang benar, aman, dan ilmiah terkait tubuh, batasan diri, serta perlindungan dari kekerasan.

"Hingga kini, mekanisme pengaduan yang ramah anak dan bebas stigma di sekolah juga belum tersedia secara memadai, sehingga banyak kasus tidak tertangani dengan baik," ujarnya melanjutkan.

Baca juga: Ratusan Desa di Jombang Bertahap Realisasikan Gerai KDKMP, Keterbatasan Lahan Jadi Tantangan

Isu ketiga menyangkut predikat Sekolah Ramah Anak yang dinilai masih sebatas klaim. Data sepanjang 2025 mencatat ratusan pengajuan dispensasi nikah anak.

Berdasarkan data Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKB PPPA) Jombang dari Pengadilan Agama, tercatat permohonan dispensasi nikah sepanjang tahun 2025 di Jombang mencapai 174 perkara.

Jumlah tersebut menurun jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai 298 perkara. Pemicunya beragam, mulai dari kondisi perempuan yang sudah hamil sebelum menikah, minimnya pemahaman terkait kesehatan reproduksi dan ekonomi keluarga.

Selain itu, maraknya kasus kekerasan seksual, sebagian besar melibatkan remaja usia sekolah juga menjadi isu yang tidak kalah serius untuk ditangani.

Di awal tahun 2026, ada dua kasus kekerasan seksual yang melibatkan korban anak. Kasus pertama terjadi di wilayah Kecamatan Sumobito. Seorang remaja perempuan berusia 14 tahun dilaporkan menjadi korban persetubuhan oleh ayah tirinya berinisial TI (42). Berdasarkan hasil penyelidikan, perbuatan tersebut dilakukan sebanyak dua kali.