Akurasi Data Jadi Dasar Pengambilan Kebijakan, Pemkot Kediri Genjot Layanan Adminduk Inklusif

Ringkasan Berita:

• Dispendukcapil Kota Kediri menjalankan sejumlah strategi jemput bola guna mempercepat kepemilikan dokumen kependudukan warga.
• Upaya itu melibatkan berbagai pihak.
• Akurasi data kependudukan menjadi dasar penting pengambilan kebijakan publik.

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Melia Luthfi

TRIBUNJATIM.COM, KEDIRI - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Kediri menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pelayanan Penduduk Rentan dan Non Permanen di Aula Soekarno Hatta BKPSDM, Selasa (11/11/2025).

Pj Sekretaris Daerah Kota Kediri, Ferry Djatmiko, menegaskan, pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) tidak hanya soal administrasi, tetapi juga bentuk kehadiran negara bagi seluruh warga tanpa terkecuali.

Ia menyebut, akurasi data kependudukan menjadi dasar penting dalam pengambilan kebijakan publik dan perencanaan pembangunan daerah.

Karena itu, Pemkot Kediri terus berupaya memperluas jangkauan pelayanan adminduk, agar lebih inklusif dan merata.

"Data kependudukan adalah fondasi utama dalam pengambilan kebijakan. Pemerintah tidak bisa menyusun program yang tepat sasaran tanpa data yang akurat. Karena itu, seluruh perangkat daerah harus bergerak bersama memastikan data ini terus diperbarui," kata Ferry.

Ferry juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk menjangkau masyarakat yang selama ini kesulitan mengakses layanan adminduk, seperti lansia, penyandang disabilitas, warga non permanen, hingga kelompok rentan ekonomi.

"Kita ingin memastikan tidak ada warga yang tercecer dari sistem kependudukan hanya karena kendala akses atau keterbatasan informasi," imbuhnya.

Strategi

Sementara itu, Kepala Dispendukcapil Kota Kediri, Marsudi Nugroho, mengungkapkan, pihaknya telah menjalankan sejumlah strategi jemput bola guna mempercepat kepemilikan dokumen kependudukan.

Baca juga: Alasan Warga Malang Pilih Urus Adminduk secara Offline Dibanding Online

Upaya itu melibatkan kelurahan, lembaga pendidikan, fasilitas kesehatan, hingga PMI.

"Kami bekerja sama dengan kelurahan untuk menyelesaikan dokumen yang tertunda, menggandeng sekolah untuk validasi data pendidikan, dan berkoordinasi dengan rumah sakit serta puskesmas dalam pendataan golongan darah," terang Marsudi.

Ia menambahkan, Dispendukcapil juga berkomitmen meningkatkan peran RT/RW dan perangkat wilayah dalam mendeteksi warga yang belum memiliki identitas kependudukan.

"Pendataan awal yang dilakukan di tingkat bawah menjadi kunci agar pelayanan kami lebih cepat dan tepat sasaran," ujarnya.

Melalui Rakor ini, Marsudi berharap akan terbangun kesamaan persepsi antarinstansi sekaligus memperkuat strategi pelayanan jemput bola.

"Kami ingin semua pihak memiliki pemahaman yang sama bahwa dokumen kependudukan adalah hak dasar warga. Tidak boleh ada diskriminasi, baik karena domisili sementara maupun kondisi sosial," tegasnya.