Ada Isu Muktamar Tandingan, DPC PKB Ponorogo ke Polres, Ada Apa?

Laporan Wartawan Tribunjatim.com, Pramita Kusumaningrum

TRIBUNJATIM.COM, PONOROGO - Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Ponorogo mendatangi Polres Ponorogo, Rabu (21/8/2024).

Ini menyusul, adanya isu muktamar tandingan.

Isu ini muncul jelang Muktamar PKB di Provinsi Bali pada 24 - 25 Agustus.

“Kami ke Polres kaitannya dengan pelaksaan muktamar PKB di Bali,” ungkap Sekretaris DPC PKB Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, Rabu siang di Mapolres Ponorogo.

Sesuai arahan yang dari DPC PKB Ponorogo yang berhak mengikuti ada 5 peseta.

Baca juga: Respon PKB Soal Putusan MK Tentang Ambang Batas Pilkada 2024, Ubaidillah: Menjaga Demokrasi 

Hal tersebut dilaporkan ke pihak Polres Ponorogo.  Dilakukan koordinasi.

“Ini kami koordinasi karena ada isu beredar barangkali menjadi perhatian, muktamar tandingan. Maupun lainnya, melakukan langkah preventif maupun respresif,” tegasnya.

Dia menjelaskan bahwa Muktamar PKB nanti merupakan hasil Muktamar PKB 2019 lalu, dan telah disahkan oleh SK Menteri Hukum dan Hak dengan nomor M. HH - 04.AH.11.01 tahun 2019. 

“Jika ada selain itu berarti ilegal," terang Kang Wie—sapaan akrab—Dwi Agus Prayitno kepada Tribunjatim.com.

Baca juga: PKB Resmi Usung Kang Giri dan Bunda Lisdyarita di Pilkada Ponorogo 2024

Kang Wie menambahkan segala bentuk Muktamar tandingan PKB merupakan langkah ilegal.

Dia juga menegaskan jika hanya PKB yang sah yang berhak menggelar Muktamar. 

“PKB adalah organisasi politik yang keberadaannnya dilindungi oleh undang-undang,” paparnya.

Baca juga: DPC PKB Ponorogo Datangi Polres, Turut Laporkan Lukman Edy

Hal itu sesuai dengan No 2 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang No 2 tahun 2008 tentang partai politik. 

"Tentu harapannya Muktamar nanti yang diselenggarakan bisa berjalan dengan aman, lancar serta kondusif," pungkasnya.