Perumda Tirta Kanjuruhan Malang Tanggapi Penolakan Warga Terkait Pembangunan SPAM di Sumber Wadon

Ringkasan Berita:

• Perumda Tirta Kanjuruhan Malang buka suara soal aksi penolakan warga terkait pembangunan SPAM di Sumber Wadon.
• Direktur Utama Perumda Tirta Kanjuruhan Malang, Syamsul Hadi menegaskan, pembangunan SPAM telah memenuhi perizinan.
• Syamsul Hadi juga menegaskan, tidak ada kompensasi yang harus diberikan pada warga.

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Lu'lu'ul Isnainiyah

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Terjadi penolakan warga terkait pembangunan Sistem Penyedia Air Minum (SPAM) di Sumber Wadon Desa Putukrejo, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Kanjuruhan Malang, Syamsul Hadi menanggapi aksi penolakan warga tersebut.

Dia menegaskan, pembangunan SPAM telah memenuhi perizinan.

"Jadi untuk melaksanakan program pemerintah itu kan harus melalui izin. Izin sudah saya cukupi semua. Kalau izin gak lengkap, kami gak berani (membangun), tapi ini izin semua sudah lengkap," kata Syamsul ketika dikonifirmasi, Senin (24/11/2025).

Secara rinci, ia menjelaskan, pembangunan SPAM di Sumber Wadon untuk memenuhi kebutuhan air warga, khususnya pusat keramaian Kecamatan Gondanglegi.

Sebetulnya, sejak puluhan tahun sebelumnya, Perumda Tirta telah membangun penyedia air di lokasi tersebut, namun saat ini pelayanan kurang maksimal.

"Kita dulu sudah bangun di situ. Tapi dulu masih memakai pompa, karena tidak mampu, kita hentikan sementara. Lah ini kita fungsikan kembali," jelasnya. 

Selain telah mengantongi perizinan, dikatakan Syamsul, pembangunan SPAM juga sudah dilakukan sosialisasi.

Yaitu dengan menghadirkan kepala desa, tokoh masyarakat, perwakilan masyarakat, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang yang diwakili oleh Camat Gondanglegi, serta perwakilan perangkat daerah terkait.

Baca juga: Warga Tolak Pembangunan SPAM di Sumber Wadon Malang, Beber Dampak Negatif hingga Singgung Kompensasi

Pada pertemuan tersebut, Syamsul menjelaskan ada beberapa permintaan dari warga.

Meliputi pembangunan Rumah Tak Layak Huni (RTLH), peningkatan jalan desa, hingga perbaikan saluran irigasi. 

"Semua tuntutan tersebut sudah kami sudah kita penuhi untuk diusulkan ke Pak Bupati dan sudah disetujui," bebernya.

Mengenai permintaan warga soal kompensasi yang harus dipenuhi oleh Perumda Tirta Kanjuruhan, Syamsul menjelaskan, tidak ada kompensasi yang harus diberikan.

Sebab wilayah yang akan dibangun SPAM merupakan tanah sempadan milik Kementerian Pekerjaan Umum (PU).