Program Gate Parkir Alun-alun Kota Batu Dinilai Berjalan Lamban Padahal Terpasang Berbulan-bulan

Gate parkir Alun-alun Kota Batu perangkatnya sudah terpasang selama berbulan-bulan, namun sampai sekarang belum berjalan optimal.

Penulis: Dya Ayu | Editor: Alga W
Tribun Jatim Network/Dya Ayu
LAMBAN - Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batu Tahun 2027 digelar di Aston Inn Kota Batu, Rabu (18/2/2026). Dalam kegiatan tersebut dibahas sejumlah program Pemerintah Kota Batu, mulai dari yang akan datang maupun yang sudah terealisasi namun dinilai lambat. 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Dya Ayu

TRIBUNJATIM.COM - Ada sejumlah program Pemerintah Kota Batu yang dibahas dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batu Tahun 2027 yang digelar di Aston Inn Kota Batu, Rabu (18/2/2026).

Mulai dari yang akan datang, maupun yang sudah terealisasi namun dinilai kurang.

Baca juga: Rugi Rp23 Miliar Diduga Jadi Korban Investasi Bodong, Warga Geruduk Polres Sampang

Ada beberapa program yang masuk dalam sorotan Wali Kota Batu, Nurochman.

Di antaranya soal gate parkir Alun-alun Kota Batu yang perangkatnya sudah terpasang selama berbulan-bulan, namun sampai sekarang belum berjalan optimal.

Selain itu juga terkait pengelolaan Pasar Induk Among Tani Kota Batu yang dinilai belum maksimal.

Sehingga perlu dilakukan evaluasi untuk perbaikan ke depan.

"Pemerintah tidak boleh berada di menara gading. Harus turun melihat fakta di lapangan. Kalau tata kelola kurang optimal, itu berarti ada yang harus dibenahi," kata Nurochman pada Rabu (18/2/2026).

Sedangkan untuk uji coba gate parkir di kawasan Alun-alun Kota Batu, Nurochman menilai, penyebabnya karena perencanaan yang kurang matang dan kejelasan regulasi yang belum tuntas.

Sehingga gate parkir di Alun-alun Kota Batu menjadi program yang lambat berjalan.

"Jika sebuah dinas tidak matang dalam perencanaan, pelaksanaannya akan tergesa di akhir tahun."

"Timeline uji coba harus jelas, regulasinya harus diurai secara rinci, termasuk mekanisme operasional dan pembagian hasil."

"Semua itu harus dipastikan sebelum dijalankan," ujarnya.

Sementara itu dalam forum tersebut juga ditekankan terkait penguatan pemerintahan desa dan kelurahan dan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya mendorong pemerataan pembangunan serta peningkatan daya saing daerah. 

"Secara umum visi dan misi sudah baik karena disusun berdasarkan kondisi nyata masyarakat. Tinggal bagaimana komitmen perangkat daerah untuk menerjemahkannya ke dalam perencanaan dan alokasi anggaran bagi kepentingan publik," jelasnya.

Sumber: Tribun Jatim
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved