DPRD Kota Malang Buka Suara soal Temuan Makanan Tak Layak Pada Menu Makan Bergizi Gratis

Ringkasan Berita:

• Anggota DPRD Kota Malang menyoroti temuan makanan tidak layak konsumsi, seperti puding yang ditemukan belatung, dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan menilai pengawasan kualitas makanan perlu diperketat.
• DPRD menegaskan kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bertanggung jawab mengawasi proses mulai dari bahan baku, pengolahan, hingga penyimpanan dan distribusi, karena jarak waktu produksi dan pengiriman makanan cukup panjang.

TRIBUNJATIM.COM, MALANG- Temuan menu tak layak pada menu Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi perhatian DPRD Kota Malang.
 
Perlu diketahui, anggota DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji, menyoroti temuan makanan tak layak konsumsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia menilai kasus tersebut menunjukkan pentingnya pengawasan ketat dalam proses pengolahan hingga distribusi makanan.

Bayu Rekso Aji yang juga merupakan pelaku usaha katering mengatakan program MBG merupakan program nasional yang masih tergolong baru, sehingga pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan.

 
“MBG ini program nasional dan sesuatu yang baru. Saya sebagai pelaku usaha katering saja, ketika menyelenggarakan pesanan sampai 500 kotak, kadang juga masih bingung,” kata Bayu di Kota Malang.

Menurut dia, kondisi tersebut bisa memunculkan berbagai persoalan di lapangan jika tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang baik. Bahkan dalam beberapa kasus, ditemukan pula insiden keracunan makanan.

Baca juga: Wakil Kepala BGN Pastikan Warga Bebas Kritik Program MBG di Medsos

SPPG Harus Bertanggung Jawab

Ia menegaskan tanggung jawab utama pengawasan berada pada kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai pihak yang mengoordinasikan penyediaan makanan dalam program tersebut.

“Ini memang menjadi tanggung jawab kepala SPPG. Itu yang harus benar-benar diawasi,” ujarnya.

Bayu menilai kemunculan belatung pada makanan menunjukkan adanya persoalan pada sistem kontrol kualitas.

 
Menurutnya, rantai pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari bahan baku yang datang hingga proses penyimpanan makanan sebelum didistribusikan.

“Kalau sampai ada kasus belatung, berarti kontrol kualitasnya patut dipertanyakan,” kata dia.

Ia menjelaskan dalam penyelenggaraan katering skala besar, terdapat beberapa tahapan krusial yang harus diperhatikan, yakni penerimaan bahan makanan, proses pengolahan, hingga penyimpanan sebelum makanan didistribusikan.

Selain itu, rentang waktu produksi yang cukup panjang juga menjadi faktor yang harus diantisipasi dengan baik.

“Biasanya makanan dimasak pada malam hari, kemudian didistribusikan pada pagi hari. Jarak waktunya panjang, sehingga cara penyimpanan dan pengolahan sangat berpengaruh terhadap kualitas makanan,” ujarnya.

Karena itu, ia menilai tim pelaksana program MBG harus memiliki pemahaman yang baik terkait manajemen dapur skala besar agar kualitas makanan tetap terjaga saat sampai ke penerima manfaat.

Sekretaris Komisi A DPRD Kota Malang Fraksi PDI Perjuangan, Harvad Kurniawan, menegaskan dukungannya terhadap program MBG sejauh dampak ya positif untuk masyarakat. Namun juga sebaliknya, jika ada yang kurang, maka pandangan kritis tetap disampaikan.

“Kalau yang baik kami dukung. Tapi yang buruk harus kami kritisi," ujarnya.

Kasus terkait puding yang ada belatungnya menjadi catatan serius. Harvad meminta pelaksana MBG lebih hati-hati dan profesional.

Menurutnya, dapur-dapur penyedia MBG yang tidak menjalankan ketentuan dengan benar harus diberi sanksi tegas. Ia juga mendorong wali murid agar aktif menyampaikan keluhan langsung kepada pihak dapur apabila menemukan makanan yang tidak layak.

Harvad menekankan, Pemkot Malang tidak bisa hanya beralasan bahwa MBG adalah program pusat.

Ia meminta Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menginisiasi forum yang mempertemukan para pemilik dapur (SPPG) untuk dilakukan pembinaan, pengarahan, serta membangun komitmen bersama demi menjaga kualitas makanan bagi siswa.

“MBG ini anggarannya dari rakyat dan untuk rakyat. Jangan sampai tidak maksimal hanya karena ada dapur yang tidak profesional,” tegasnya.

Sebelumnya, Kepala SPPG Lowokwaru Tulusrejo 2 Kota Malang, Juffa Hannan,l telah meminta maaf atas layanan yang kurang baik. Ia mengakui adanya kelalaian dan memastikan bahwa pihaknya akan mengganti makanan tersebut.

“Namanya pelayan publik, kami pasti mengakui kesalahan. Kurang teliti atau bagaimana. Kami sudah mengajukan pergantian ke orang tua wali murid dan mengantarkannya langsung ke sekolah,” ujarnya.

Menurut Juffa, stroberi memang termasuk buah yang cukup riskan karena kerap menjadi tempat ulat bersembunyi.

Ia menerangkan bahwa relawan dapur sudah melakukan proses pencucian menggunakan air garam selama sekitar 20 menit, namun kemungkinan ulat kecil tetap menempel di sela-sela buah. 

“Mungkin dari ulat stroberinya. Ini memang buah yang rawan,” katanya.

Menu MBG yang dikirim pada Selasa (3/3/2026) yakni, puding stroberi, susu UHT, muffin cokelat, kaki naga, dan kacang kribo. Total harga paket tersebut adalah Rp 13.300 per anak.

Temuan ulat diketahui sekitar pukul 10.30 WIB, sementara makanan telah diantar ke sekolah pada pukul 08.00 WIB. Pihak sekolah segera menghubungi SPPG untuk melakukan klarifikasi dan menyampaikan laporan dari wali murid.

Ada lima sekolah yang komplain hal serupa di hari yang sama. SPPG Lowokwaru Tulusrejo 2 mengirim ribuan makana ke 13 sekolah mulai dari PAUD sampai SMP.

“Pihak sekolah sudah menginformasikan ke kami. Respon cepat orang tua tentu kami terima,” kata Juffa. 

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com