Jelang Pilkades 2027, DPRD Kabupaten Malang Desak Pemkab Matangkan Konsep

Ringkasan Berita:

• Sebanyak 310 dari 390 desa di Kabupaten Malang akan menggelar pilkades serentak pada 2027.
• Sebanyak 52 kepala desa akan habis masa jabatannya pada Desember 2026 dan akan diisi penjabat (Pj) dari PNS.
• DPMD masih menyusun konsep pelaksanaan pilkades, termasuk pola terpusat atau tersebar di tengah efisiensi anggaran.

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Luluul

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Malang segera berlangsung pada 2027. Total sebanyak 310 dari 390 desa di Kabupaten Malang yang melaksanakan pemilihan ini. 

Kepala Bidang Pemdes Dinas Pemberdayaan  Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Malang Ira Kuswandari mengatakan 310 desa yang melaksanakan pilkades itu masa jabatannya berakhir pada Desember 2026 dan Agustus 2027. 

"Tahun ini 52 desa yang jabatan kadesnya berhenti di Desember 2026, selebihnya nanti berakhir pada Agustus 2027. Sehingga nanti akan dilaksanakan pilkades serentak," kata Ira. 

Ira menyebutkan, bagi 52 desa yang jabatan kepala desanya kosong di Desember 2026 nantinya akan dijabat oleh penjabat (Pj) kepala desa. Pj Kepala Desa berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditunjuk langsung oleh bupati. 

Sementara, DPMD Kabupaten Malang saat ini masih menyiapkan terkait pola pilkades serentak. Nantinya, pilkades akan diselenggarakan secara terpusat atau tersebar mengingat di tengah efisiensi anggaran saat ini. 

"Kami masih menyapkan dulu sambul mereng-reng anggaran yang dibutuhkan karena ada efisiensi juga," sambungnya.

Terpisah, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Malang, Amarta Faza menambahkan pihaknya telah melakukan rapat dengan DPMD Kabupaten Malang terkait pelaksanaan pilkades serentak 2027. 

Baca juga: 10 Desa di Mojokerto Gelar Pilkades PAW 2026, 4 Desa Tetap Dijabat Pj Kades

"Ini menjadi perhatian kami meskipun turunan dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 belum ada juklak dan juknisnya maupun peraturan pemerintah (PP)nya," imbuh politisi asal Partai NasDem ini. 

Meskipun aturannya belum turun, Faza berharap DPMD Kabupaten Malang segera mematangkan konsepnya. Paling lambat konsep ini tah matang di pertengahan 2026 bertepatan dengan perancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 2027. 

"DPMD haru segera menghitung pendanaan anggarannya. Kita memberikan deadline di Juni 2026. Supaya nanti waktu pemerintah menyiapkan KUA, konsep terka pilkades bisa dimatangkan," tuturnya. 

Ia menjabarkan, konsep-konsep yang harus segera disusun oleh DPMD Kabupaten Malang di antaranya terkait dengan penjadwalan pilkades serentak, kemudian sosialisasi pilkades, hingga penentuan pola pemilihan dilakukan secara terpusat atau tersebar. 

Menurutnya, penentuan pola pemilihan ini perlu dipiroritaskan dalam perencanaan konsep. Sebab setiap pola ini memiliki kelebihan dan kekurangan. 

Jika dilakukan pemilihan terpusat tentunya efisiensi anggaran lebih baik, namun ini berpotensi terjadinya konflik. Apabila dilakukan secara tersebar, penggunaan anggaran lebih besar namun potensi konflik relatif aman. 

"Insya Allah di pertengahan tahun nanti kami akan memanggil DPMD lagi terkait kematangan dari konsepnya untuk kesiapan KUA sekaligus mematangkan anggaran," tukasnya.