Organda Kota Malang Singgung Realisasi Angkot Jadi Feeder Trans Jatim

Ringkasan Berita:

• Organda Kota Malang menyoroti belum berjalannya angkutan feeder sejak operasional Trans Jatim pada November 2025.
• Ketiadaan Perwali menjadi kendala utama integrasi angkot sebagai feeder dengan Trans Jatim.
• Pemkot Malang justru mengusulkan penambahan koridor Trans Jatim, meski integrasi transportasi dinilai belum optimal.

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Benni Indo

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Malang menyoroti belum jelasnya realisasi angkutan pengumpan (feeder) sejak beroperasinya layanan Trans Jatim di wilayah Malang Raya pada November 2025.

Kondisi tersebut dinilai membuat penataan transportasi umum di Kota Malang berjalan setengah-setengah.

Alih-alih mengakomodir angkutan kota (angkot) agar terintegrasi dengan Trans Jatim, Pemkot Malang belakangan mewacanakan penambahan koridor untuk Trans Jatim. 

Sekretaris Organda Kota Malang, Purwono Tjokro Darsono, menilai, hal itu tidak akan mengubah wajah transportasi publik di Kota Malang jika tidak terintegrasi dengan angkutan kota.

Purwono mengatakan pihaknya sejak awal mendukung kehadiran Trans Jatim sebagai bagian dari perubahan tata kelola transportasi publik.

“Sebetulnya sejak awal kami sangat mendukung Trans Jatim, terkait perubahan tata kelola transportasi umum di Kota Malang. Itu memang harus dibenahi,” ujarnya, Minggu (26/4/2026).

Baca juga: Wacana Koridor Baru Trans Jatim di Malang, Terminal Arjosari Nyatakan Kesiapan

Menurut Purwono, dalam dialog sebelumnya dengan Pemkot Malang sempat muncul kesepakatan bahwa angkutan kota (angkot) akan difungsikan sebagai feeder yang terintegrasi dengan Trans Jatim. Namun hingga kini konsep tersebut belum berjalan.

“Dialog dengan Pemkot Malang ada kesepakatan bahwa angkot jadi feeder. Ternyata prosesnya alot, terkait Perwali dan sebagainya,” katanya.

Ia menyebut belum adanya Peraturan Wali Kota (Perwali) menjadi salah satu alasan utama belum dioperasikannya feeder maupun angkutan pelajar.

“Sejak Trans Jatim beroperasi November 2025 sampai sekarang belum jelas. Feeder belum aktif beroperasi,” tegasnya.

Di sisi lain, Purwono menilai angkutan pelajar berbeda dengan feeder. Menurutnya, angkutan sekolah memang diperuntukkan bagi pelajar, sedangkan feeder berfungsi menghubungkan warga menuju koridor utama Trans Jatim.

Sedangkan Pemkot Malang, menurut Purwono, menganggap feeder juga bagian dari angkutan pelajar.

“Kalau angkutan sekolah itu memang untuk sekolah. Kalau feeder untuk mendukung bus Trans Jatim,” jelasnya.

Ia mengungkapkan kondisi pengemudi angkutan kota saat ini masih gelisah karena belum ada kepastian arah kebijakan transportasi umum di Kota Malang.

Baca juga: Panen Cabai di Kota Malang, Walikota Soroti Selisih Harga Petani dan Pasar Sangat Jauh

Organda berencana kembali meminta audiensi dengan Wali Kota Malang agar ada kejelasan komitmen penataan transportasi publik.

“Kami ingin audiensi lagi dengan Wali Kota Malang. Program Malang Mbois dengan transportasi nyaman jangan setengah-setengah,” ujarnya.

Ia menegaskan, jika tata kelola transportasi publik tidak dibenahi serius, maka persoalan kemacetan akan terus berulang dari tahun ke tahun.

“Kalau begini saja, tidak ubahnya dengan rezim sebelumnya. Problem kemacetan tidak ada solusi,” katanya.

Sebelumnya, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, secara lisan telah mengusulkan penambahan dua hingga tiga koridor layanan transportasi Trans Jatim ke Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

Usulan penambahan koridor itu untuk memperkuat konektivitas di wilayah Malang Raya.

Menurut Wahyu, kebutuhan transportasi publik lintas daerah semakin penting karena pergerakan masyarakat tidak hanya terjadi di dalam Kota Malang, tetapi juga melibatkan Kabupaten Malang dan Kota Batu.

“Saya minta ada dua atau tiga koridor tambahan, karena pergerakan masyarakat itu tidak hanya di dalam kota, tapi juga dari luar daerah,” ujarnya.

Wahyu menilai, layanan transportasi berbasis koridor antarwilayah seperti Trans Jatim terbukti lebih efektif dibandingkan konsep Buy The Service (BTS) dalam kota.

Wahyu mengusulkan sejumlah rute strategis yang dapat menghubungkan pusat-pusat mobilitas di Malang Raya, seperti Arjosari, Bandara Abdul Rachman Saleh, Kepanjen, hingga Kota Batu.

Wacana itu juga mendapat dukungan dari DPRD Kota Malang. Anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arief Nurakhmadi, mengatakan sejak awal pihaknya mendukung semakin banyak rute Trans Jatim yang masuk dan melayani wilayah Malang Raya.

“Semakin banyak koridor yang bisa dibuat oleh Dishub Jawa Timur bersama Dishub Kota Malang, tentu semakin baik,” ujarnya.

Menurut Dito, okupansi koridor Trans Jatim yang saat ini beroperasi sudah mencapai kapasitas penuh. Tingginya minat masyarakat menunjukkan kebutuhan transportasi publik yang terus meningkat.

“Koridor yang ada sekarang okupansinya sudah 100 persen. Antusias masyarakat sangat tinggi,” katanya.

Ia menyebut jumlah armada saat ini sekitar 15 unit dan dinilai belum ideal untuk memenuhi permintaan pengguna jasa.

“Kalau idealnya 20 sampai 30 armada. Jadi perlu tambahan armada sekaligus rute baru,” jelasnya.

Komisi C DPRD Kota Malang mendorong agar rute menuju Terminal Arjosari dan wilayah Kepanjen bisa menjadi prioritas pengembangan layanan berikutnya.

“Kami sepakat mendorong penambahan rute dan armada untuk melayani Arjosari dan ke Kepanjen,” tegas Dito.

Meski sebelumnya usulan tersebut disebut belum masuk realisasi jangka dekat, ia menilai kondisi saat ini layak menjadi pertimbangan baru bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Kalau melihat kondisi sekarang, tentu perlu dikaji ulang agar bisa segera direalisasikan,” ujarnya.

Karena Trans Jatim merupakan program Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Dito menilai Pemkot Malang perlu aktif meyakinkan Pemprov soal urgensi tambahan koridor dan armada.