Feeder Trans Jatim di Kota Malang Masih Wacana, Organda Minta Pemkot Segera Bertidak

Ringkasan Berita:

• Feeder Trans Jatim di Kota Malang belum terealisasi meski sudah 6 bulan beroperasi 
• Organda menilai feeder penting untuk integrasi transportasi publik 
• Pemkot Malang dinilai belum maksimal, justru fokus ke program angkutan pelajar

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Rifki Edgar

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Enam bulan sejak beroperasinya layanan bus Trans Jatim di Kota Malang, rencana pengadaan angkutan feeder hingga kini belum juga terealisasi. 

Padahal, keberadaan feeder dinilai krusial untuk mengintegrasikan transportasi publik dan menarik minat masyarakat beralih dari kendaraan pribadi.

Feeder ini digunakan untuk mengangkut penumpang menuju jalur Trans Jatim.

Utamanya ialah menyasar ke sejumlah wilayah yang tidak dilalui oleh jalur bus Trans Jatim.

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat juga sempat berjanji, nantinya akan ada feeder yang membantu mengoptimalkan adanya bus Trans Jatim.

Baca juga: Kota Malang Segera Miliki Feeder Trans Jatim: Bisa Masuk Perumahan dan Terintegrasi Angkutan Pelajar

Organda Tunggu Kejelasan Pemkot Malang

Akan tetapi, janji tersebut belum terealisasikan hingga enam bulan pengoperasian bus Trans Jatim di Kota Malang, utamanya koridor Malang Raya terhitung sejak akhir November 2025 kemarin.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Organda Kota Malang, Purwono Tjokro Darsono, mengungkapkan bahwa hingga saat ini pihaknya masih menunggu kejelasan dari Pemerintah Kota Malang terkait realisasi angkutan pengumpan tersebut.

"Sampai hari ini belum terealisasi. Kami juga masih bingung arah Pemkot ini seperti apa," ucapnya, kepada TribunJatim.com, pada Minggu (3/6/2026).

Menurut Purwono, sejak awal Organda bersama pemerintah telah memiliki komitmen untuk melakukan pembenahan transportasi publik, seiring hadirnya program Trans Jatim yang diinisiasi dan dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Feeder Dinilai Krusial untuk Integrasi

Namun, dalam implementasinya, khususnya di Kota Malang, peran pemerintah kota dinilai belum maksimal, terutama dalam menyiapkan feeder sebagai penghubung dari kawasan permukiman menuju halte atau shelter Trans Jatim.

"Harapan kami, Pemkot Malang nyambung dengan menyiapkan feeder. Ini penting karena feeder yang akan mengumpankan penumpang ke Trans Jatim agar sistemnya terintegrasi," jelasnya.

Purwono menggambarkan, konsep feeder yang diharapkan tidak sekadar angkutan konvensional, tetapi terintegrasi dengan teknologi. 

Misalnya, melalui aplikasi yang dapat memberikan notifikasi kepada pengemudi feeder saat bus Trans Jatim mendekati halte tertentu.

Dorong Pemberdayaan Sopir Lokal dan Armada Modern

"Bayangannya, feeder ini keliling perumahan atau kampung, lalu mengarahkan penumpang ke shelter. Jadi ada integrasi yang jelas dan efisien," paparnya.

Selain aspek layanan, Organda juga menekankan pentingnya pemberdayaan pengemudi lokal dalam skema feeder. 

Menurutnya, program ini memiliki efek berantai terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya para sopir angkutan kota yang terdampak perubahan sistem transportasi.

"Ini multi efek. Pengemudi dapat penghasilan, keluarganya juga ikut terbantu. Makanya kami dorong agar pengemudi lokal diprioritaskan," tegasnya.

Bahkan, lanjut Purwono, terdapat ketertarikan dari investor untuk menghadirkan armada feeder baru yang lebih ramah lingkungan dan nyaman bagi penumpang.

Hal ini dinilai bisa menjadi momentum pembenahan wajah transportasi publik di Kota Malang.

"Kalau armadanya baru, nyaman, bahkan mungkin berbasis mobil listrik, masyarakat pasti tertarik. Mereka bisa meninggalkan kendaraan pribadi," ujarnya.

Namun demikian, hingga kini realisasi feeder masih sebatas wacana. 

Padahal, berdasarkan surat dari Gubernur Jawa Timur, Pemkot Malang disebut memiliki kewajiban untuk mendukung operasional Trans Jatim, termasuk melalui penyediaan feeder.

Organda pun menyayangkan lambannya proses tersebut, terlebih di tengah upaya mendorong transformasi transportasi publik yang lebih modern.

"Kami sudah berkali-kali mengingatkan. Jangan sampai ini terus jadi janji. Transportasi publik Malang ini butuh wajah baru," katanya.

Sementara itu, dalam waktu dekat, Pemkot Malang justru lebih memprioritaskan program angkutan pelajar yang direncanakan gratis dan dibiayai APBD. 

Meski mendukung, Organda mengingatkan agar feeder tetap menjadi perhatian utama karena menjadi bagian dari sistem yang lebih besar.

 "Angkutan pelajar jalan, kami dukung. Tapi feeder ini kewajiban yang tidak boleh dilupakan," tandasnya.