Hadapi Ancaman Inflasi usai BBM Naik, Pemkot Malang Perkuat Kerja Sama Daerah Penghasil Pangan

Ringkasan Berita:

• Pemkot Malang mulai menyiapkan langkah antisipasi untuk menekan dampak kenaikan BBM non-subsidi terhadap inflasi dan harga kebutuhan pokok.
• Strategi utama yang disiapkan adalah memperkuat Kerja Sama Antar Daerah (KAD) guna menjaga pasokan pangan tetap aman.
• Pemerintah juga mengandalkan data sensus ekonomi sebagai dasar penyusunan kebijakan pengendalian inflasi dan perlindungan daya beli masyarakat.

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Benni Indo

TRIBUNJATIM.COM, MALANG – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi yang dinilai berpotensi memicu kenaikan harga kebutuhan pokok dan inflasi daerah. 

Harga Pertamax kini dipatok Rp 16.250 per liter, naik dari harga sebelumnya yang sebesar Rp 12.300 per liter. 

Jenis BBM dengan oktan lebih tinggi, Pertamax Green 95, juga mengalami kenaikan dari Rp 12.900 menjadi Rp 17.000 per liter.

Di sisi lain, pengguna Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex tampaknya tidak akan merasakan dampak penyesuaian kali ini.

Harga untuk ketiga jenis BBM non-subsidi tersebut dipastikan tetap atau stabil, ditandai dengan tanda setrip horizontal berwarna biru.

Harga Pertamax Turbo bertahan di angka Rp 20.750 per liter, Dexlite di Rp 23.000 per liter, dan Pertamina Dex di Rp 24.800 per liter. 

Oleh sebabnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, Jawa Timur, mulai menyiapkan berbagai langkah antisipatif. 

Fokus utama pemerintah adalah menjaga kelancaran pasokan pangan agar gejolak harga di tingkat konsumen dapat ditekan.

Sebagai daerah yang sebagian besar kebutuhan pangannya dipasok dari luar wilayah, Kota Malang, Jatim, dinilai cukup rentan terhadap dampak kenaikan biaya distribusi. 

Peningkatan ongkos transportasi akibat naiknya harga BBM diperkirakan akan berpengaruh terhadap harga berbagai komoditas seperti beras, sayuran, cabai, bawang, telur, hingga daging.

Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Pemkot Malang akan memperkuat skema Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dengan sejumlah wilayah penghasil pangan. Langkah ini diharapkan mampu menjaga ketersediaan pasokan sekaligus menekan kenaikan harga kebutuhan pokok di pasar.

Selain memperkuat distribusi pangan, pemerintah juga mulai memetakan berbagai kebijakan pengendalian inflasi yang dapat dilakukan sesuai kewenangan pemerintah daerah. Seluruh langkah tersebut diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi.

Pemkot Malang juga menilai data ekonomi yang akurat menjadi fondasi penting dalam merumuskan kebijakan. Karena itu, hasil sensus ekonomi dan pendataan statistik akan dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan langkah pengendalian inflasi yang lebih tepat sasaran.

Baca juga: Pertamina Patra Niaga Lakukan Mitigasi Build Up Stock di Gresik, Perlancar Pasokan BBM

Pemkot Waspadai Efek Berantai Kenaikan BBM