Foto Prabowo Dipotong dalam Pemberitaan Media Asing saat Kunjungan ke China, Alasannya Terungkap

TRIBUNJATIM.COM - Beberapa waktu lalu, Presiden Prabowo Subianto ke China untuk memenuhi undangan Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping dan sekaligus memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Tiongkok.

Selama di Beijing, Presiden Prabowo menghadiri perayaan 80 tahun kemenangan perang perlawanan rakyat Tiongkok.

Perayaan ini dihadiri sejumlah pemimpin dunia.

26 pemimpin setingkat kepala negara atau kepala pemerintahan nampak hadir pada perayaan tersebut.

Setelah menghadiri perayaan tersebut, Prabowo melangsungkan pertemuan bilateral dengan Xi Jinping di Great Hall of the People, Beijing.

Pertemuan kedua pemimpin negara berlangsung hangat dan penuh keakraban dengan pembahasan terkait penguatan kemitraan strategis antara Indonesia dan Tiongkok.

Namun, foto Presiden Indonesia Prabowo Subianto yang tidak tampak atau dipotong dalam pemberitaan media asing menjadi sorotan publik.

Salah satunya di surat kabar Yomiuri Shimbun edisi 4 September 2025.

Ternyata, di balik pemotongan foto Prabowo tersebut memiliki maksud tersendiri.

Sumber Tribunnews.com di Yomiuri Shimbun menjelaskan, berita tersebut berfokus pada pertemuan para pemimpin China, Rusia, dan Korea Utara.

Sehingga Presiden Prabowo tidak ditampilkan secara visual karena berita tersebut memang tidak membahas Indonesia.

"Artikel ini berfokus pertemuan pemimpin China, Rusia, dan Korea Utara sehingga Presiden Prabowo kemungkinan dipotong dari pemberitaan karena memang tidak membahas Indonesia," jelas sumber tersebut.

Menurutnya, Indonesia memiliki posisi yang berbeda di mata Jepang.

Indonesia dianggap dekat dengan Jepang dan merupakan negara demokratis, sehingga tidak disamakan dengan ketiga negara lainnya, yakni China, Rusia, dan Korut.

"Indonesia berbeda dengan China, Rusia, maupun Korea Utara karena merupakan negara demokratis. Jepang sangat dekat dengan Indonesia, sehingga perlakuannya berbeda," tambah sumber tersebut.

Baca juga: Tanggapan TNI Diminta Kembali ke Barak Terkait 17+8 Tuntutan Rakyat, Hormati Supremasi Sipil