Tanggapan TNI Diminta Kembali ke Barak Terkait 17+8 Tuntutan Rakyat, Hormati Supremasi Sipil

TRIBUNJATIM.COM - Salah satu pembahasan dari 17+8 Tuntutan Rakyat adalah meminta tentara kembali ke barak dan menarik diri dari urusan pengamanan sipil.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigjen (Marinir) Freddy Adrianzah, menanggapi tuntutan tersebut.

Adapun 17+8 Tuntutan Rakat tersebut hadir setelah aksi unjuk rasa yang terjadi pada akhir Agustus 2025.

Dari 17+8 Tuntutan Rakyat tersebut, institusi TNI menjadi salah satu dari sejumlah pihak yang menjadi sasaran alamat tuntutan.

Termasuk tuntutan yang punya tanggal deadline harus dipenuhi pada Jumat (5/9/2025).

Tiga tuntutan yang berkaitan dengan TNI tersebut adalah segera kembali ke barak dan menghentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.

Kedua, TNI dituntut menegakkan internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.

Terakhir, komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.

Kapuspen TNI pun menanggapi terkait tuntutan tersebut.

"TNI sangat mengapresiasi beberapa tuntutan maupun masukan 17+8 yang tiga untuk TNI," kata Freddy dalam konferensi pers, Jumat (5/9/2025).

Freddy mengatakan, tuntutan yang diminta dalam waktu tertentu ini akan dihormati TNI sebagai institusi pertahanan negara.

Dalam kerangka hukum dan demokrasi, TNI juga sangat menjunjung tinggi dan menghormati supremasi sipil yang berlaku di Indonesia.

"Apapun yang diputuskan, apapun kebijakan yang diberikan pada TNI, itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh kehormatan," kata Freddy, dilansir dari Kompas.com.

Bunyi 17+8 Tuntutan Rakyat

17 Tuntutan Rakyat dalam 1 Minggu, Deadline: 5 September 2025

Baca juga: Tanahnya Diduga Diserobot Pemerintah Desa, Warga Laporkan Kades ke Polisi, Tak Terima Patok Dipindah