Reshuffle Kabinet, 5 Menteri Diganti Prabowo, Kementerian Haji dan Umrah Dibentuk

TRIBUNJATIM.COM - Reshuffle kabinet Presiden Prabowo Subianto dilakukan pada Senin (8/9/2025).

Perombakan susunan kabinet ini akan menyasar lima posisi menteri strategis diganti.

Sementara itu, Prabowo juga membentuk kementerian baru yakni Kementerian Haji

Kementerian baru itu nantinya dibebani tugas pengelolaan ibadah haji dan umrah secara nasional.

Baca juga: Media Asing Soroti Langkah Presiden Prabowo yang Pergi ke China setelah Gelombang Demo Terjadi

Daftar Menteri yang Diganti:

  Menteri Keuangan

  Menteri Koperasi

  Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora)

  Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)

  Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (MENKOPOLKAM)

Pergantian ini diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan akan dilantik sore ini di Istana Negara, Jakarta Pusat.

Menhan Rangkap Menkopolhukam?

Salah satu sorotan utama adalah kabar bahwa Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pertahanan saat ini, akan merangkap jabatan sebagai Menko Polhukam, menggantikan Budi Gunawan.

Langkah ini dinilai sebagai strategi untuk memperkuat koordinasi keamanan nasional di tengah dinamika politik dan sosial yang berkembang.

Kementerian Haji: Terobosan Baru

Pembentukan Kementerian Haji menjadi kejutan dalam reshuffle kali ini.

Kementerian ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan ibadah haji dan umrah, serta memperkuat diplomasi layanan jemaah Indonesia di Arab Saudi.

Belum diumumkan siapa yang akan memimpin kementerian baru ini.

Siapa penggantinya, masih belum bisa dipastikan.

Namun info yang beredar, Menko Polhukam akan dirangkap oleh Sjafrie Sjamsuddin (saat ini Menteri Pertahanan).

Upaya redam gejolak publik?

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro, akhir pekan lalu, mengatakan, reshuffle atau perombakan kabinet di tengah gelombang demonstrasi diyakini dapat meredam gejolak publik. 

Reshuffle, menurutnya, akan memberikan pesan bahwa Presiden Prabowo Subianto serius melakukan perbaikan sesuai aspirasi rakyat.

Ia menilai, tiga alasan yang biasanya menjadi pertimbangan reshuffle, yakni teknokratis, yuridis, dan politis, telah terpenuhi. 

Dari sisi teknokratis, usia Kabinet Merah Putih yang hampir setahun menjadi alasan kuat bagi Presiden untuk mengevaluasi kinerja menteri. 

Publik pun menanti pembenahan tim ekonomi yang diharapkan lebih tangkas merespons keluhan masyarakat.

”Saya kira dimensi teknokratis itulah yang akan mengemuka untuk me-reshuffle kabinet ketika ada protes besar publik terhadap pemerintah. Walaupun sasaran utamanya ke legislatif, tetapi residunya sampai ke eksekutif,” tuturnya.

Dari sisi yuridis, penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer oleh Komisi Pemberantasan Korupsi semakin membuka peluang reshuffle. 

Posisi itu perlu segera diisi karena persoalan di sektor ketenagakerjaan masih menumpuk, termasuk ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang juga menjadi tuntutan demonstran.

Adapun dari dimensi politis, Agung melihat PDI-P mulai menunjukkan arah lebih mendekat ke pemerintah. 

Meskipun menegaskan berada di posisi penyeimbang, PDI-P semakin sering sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo. 

Kehadiran Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dalam pertemuan pimpinan parpol di Istana beberapa hari lalu kian menegaskan kedekatan itu.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com