Kata Mahfud MD soal Nadiem Makarim Terseret Korupsi, Sebut Orang Bersih Tapi Tak Paham Birokrasi

TRIBUNJATIM.COM - Mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim menjadi tersangka kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook.

Kasus Nadiem ini kemudian mendapat sorotan dari Mahfud MD.

Mahfud MD dulunya mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Baca juga: Hotman Paris Minta Gelar Perkara Nadiem Makarim di Istana Negara, Ini Jawaban Kejaksaan Agung

"Orang bersih tapi tak kenal birokrasi"

Menurut Mahfud MD, Nadiem adalah sosok yang bersih, tetapi tidak memahami birokrasi dan pemerintahan.

"Menurut saya, Nadiem itu adalah orang yang bersih. Bersih, tetapi tidak paham birokrasi dan pemerintahan," ucap Mahfud dalam acara podcast Terus Terang di kanal Mahfud MD Official, dikutip Rabu (10/9/2025), dikutip dari Kompas.com.

Mahfud mengatakan, salah satu tanda Nadiem tak kenal birokrasi adalah jarang berkantor, padahal menjadi seorang menteri.

Dia menceritakan, ada seorang petinggi yang ingin bertemu Nadiem, tetapi Nadiem tak pernah berada di kantor sehingga mereka bertemu di hotel.

"Karena konon dia enggak ngantor di kantornya, ditemuinya di hotel," tutur Mahfud.

Menurut Mahfud, Nadiem berpikir mengelola kementerian yang dia pimpin dengan cara taktis, seperti mengatur bisnis yang pernah dijalankan sebelumnya.

Selain itu, Mahfud mengatakan, Nadiem pernah dicecar forum rektor seluruh Indonesia karena tidak pernah memberikan arahan kebijakan.

Ketika itu, ia mengajak Nadiem untuk bicara dengan para rektor terkait kebijakan Covid-19 melalui Zoom.

"Tahu enggak yang muncul di situ? Protes rektor. 'Saya alhamdulillah menteri (Mahfud MD) bisa menegur kami, selama ini kami enggak pernah (mendapat arahan)' (kata) Rektor Universitas Diponegoro," ucap Mahfud.

Baca juga: Bandingkan Kasus Nadiem Makarim dan Tom Lembong, Hotman Paris Soroti Unsur Memperkaya Diri: Persis

Teguran Mahfud

Mahfud kemudian menegur secara langsung kepada Nadiem bahwa arahan terkait dengan perguruan tinggi adalah tugasnya, bukan tugas Menko Polhukam.