Viral Menteri Keuangan Nepal Dikejar hingga Ditendang Pendemo Gen Z sampai Tersungkur

TRIBUNJATIM.COM - Menteri Keuangan Nepal, Bishnu Prasad Paudel dilaporkan dikejar dan diserang di depan umum oleh para demonstran.

Ia juga dipukuli di tengah protes Gen Z di negara itu pada Selasa, 9 September 2025.

Situasi Nepal kini tengah memanas setelah adanya gelombang demo besar-besaran yang dipimpin oleh gerakan 'Gen Z'.

Kerusuhan tersebut, yang dipicu oleh kemarahan yang meluas terhadap korupsi dan larangan media sosial yang sekarang telah dicabut, telah mengakibatkan sedikitnya 19 kematian dan lebih dari 300 orang terluka.

Baca juga: Kerusuhan di Nepal, 100 Warga Negara Indonesia Segera Dipulangkan Pasca Pembukaan Bandara

Viral di media sosial

Sebuah video yang beredar luas di media sosial menunjukkan menteri keuangan Paudel berlari di jalan umum dalam keadaan panik, saat sekelompok demonstran mengejar dan menyerangnya secara fisik.

Setidaknya satu pengunjuk rasa terlihat menendang menteri tersebut, sementara pengunjuk rasa lain ikut serta, memaksanya melarikan diri demi keselamatan.

Menteri Keuangan Nepal Bishnu Prasad Paudel dilaporkan dikejar, ditendang, dan dipukuli di tengah protes Gen Z di negara itu, yang berubah menjadi kekerasan pada Selasa, 9 September 2025.

Demonstrasi itu menewaskan 19 orang, dan melukai lebih dari 300 orang.

Dalam sebuah video yang kini viral, Menteri Keuangan Nepal, Bishnu Prasad Paudel, terlihat berlari dengan panik.

Di tengah pelariannya, seorang pengunjuk rasa tiba-tiba menendangnya, membuat Menteri Keuangan Nepal itu terhuyung ke tanah.

Sesaat, ia terhuyung—lalu dengan cepat bangkit kembali—terus berlari dengan putus asa untuk menghindari massa yang marah.

Baca juga: Kronologi Demo Nepal: Gedung Parlemen Dibakar, Gen Z Bawa Bendera One Piece Terinspirasi Indonesia

Protes di Nepal

Sebelumnya, Perdana Menteri Nepal KP Sharma Oli mengajukan pengunduran dirinya dari jabatannya menyusul protes yang telah melanda negara itu sejak Senin, 8 September 2025.

Pada hari Selasa, Angkatan Darat Nepal, bersama dengan kepala badan keamanan lainnya, mengeluarkan seruan bersama yang menyerukan para pengunjuk rasa untuk menahan diri dan mencari penyelesaian melalui dialog.

Menurut The Himalayan Times, Bandara Internasional Tribhuvan (TIA) telah ditutup sepenuhnya menyusul meningkatnya demonstrasi.

Mengapa terjadi protes di Nepal?

Protes Gen Z di Nepal bermula dari larangan media sosial di negara tersebut.

Pada tanggal 4 September, pemerintah Nepal mengumumkan larangan menyeluruh terhadap 26 platform media sosial – termasuk Facebook, YouTube, Instagram dan X.

Hal itu setelah perusahaan-perusahaan tersebut gagal mematuhi tenggat waktu untuk mendaftar secara lokal, menunjuk penangan keluhan, dan menghapus konten yang ditandai, lapor The Hindu.

Larangan media sosial memicu kemarahan luas terhadap pemerintah negara tersebut.

Menurut laporan Reuters, sekitar 90 persen dari 30 juta penduduk Nepal menggunakan internet.

Menurut Kathmandu Post, frustrasi Gen-Z bukan hanya karena hilangnya Instagram Reels.

Melainkan juga karena korupsi, nepotisme, dan janji-janji palsu yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.

Protes Nepal - Apa yang terjadi sejauh ini

Pembatasan dicabut pada Senin malam, tetapi protes terus berlanjut karena dugaan korupsi pemerintah.

Kantor Administrasi Distrik Kathmandu mengumumkan jam malam di dalam Ring Road mulai pukul 8:30 pagi hingga pemberitahuan lebih lanjut – meliputi area seperti Jembatan Balkumari, Koteshwar, Sinamangal, Gaushala, dan lain-lain.

Baca juga: Nasib Istri Mantan PM Nepal Tewas usai Rumah Dibakar Demonstran Gen Z, Luka Bakar Parah

Reaksi nasional dan internasional

Menteri Dalam Negeri Nepal, Ramesh Lekhak, lebih dulu meletakkan jabatan pada Senin, disusul menteri pertanian, air, dan kesehatan sehari kemudian.

Gagan Thapa, Sekretaris Jenderal Kongres Nepal, menegaskan partainya tidak bisa berdiam diri.

“Kongres Nepal tidak boleh, dan tidak bisa, tetap menjadi saksi dan mitra dalam situasi ini, bahkan untuk satu hari pun. Kongres Nepal harus segera mundur dari pemerintahan. Saya akan berupaya agar keputusan ini diambil dalam rapat partai,” ujarnya.

Kantor Hak Asasi Manusia PBB menyatakan terkejut atas jumlah korban tewas, dan mendesak adanya penyelidikan yang transparan.

Amnesty International juga menilai penggunaan peluru tajam terhadap demonstran tidak bersenjata sebagai pelanggaran serius hukum internasional.

Sementara itu, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengimbau warganya di Nepal agar tetap berada di tempat tinggal masing-masing dan menunda perjalanan.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com