Anak Disuruh Nonton di Bioskop, Wali Murid Protes ke Sekolah: Biaya Harusnya Tak Dibebankan ke Siswa

TRIBUNJATIM.COM - Imbauan Dinas Pendidikan Kota Jambi agar menonton film di bioskop menuai protes dari wali murid.

Wali murid merasa, imbauan ini akan memperlebar ketimpangan.

Selain itu, rawan memunculkan perundungan di sekolah.

Baca juga: Siapa Sosok Gitaris Terkenal Disebut Kabur Bawa 14 Makanan Tanpa Bayar? Istri Ngamuk Masuk Dapur

Diketahuim surat imbauan dengan nomor 2820 Disdik Kota Jambi tentang imbauan agar siswa sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP), baik negeri maupun swasta, menonton film berjudul 'Jam Pasir Ajaib' dikeluarkan sebagai tindak lanjut surat dari PT Alamanda Mandiri Sejahtera yang diteken oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi, Mulyadi, pada 6 Agustus 2025.

Alasan menonton film tersebut adalah untuk mengimplementasikan Penguatan Pendidikan Karakter.

Film ini mengandung kearifan lokal, budi pekerti, nasionalisme, dan gotong royong.

"Bagi wali murid yang tidak mampu, imbauan nonton film di bioskop sangat membebani," kata Boslan Tobing, wali murid dari Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Senin (22/9/2025).

Ia mengatakan, imbauan sejak bulan lalu sudah diprotes oleh orang tua.

Namun, pemerintah selalu menagih pihak sekolah agar ada anak-anak di sekolahnya yang menonton film tersebut.

Tidak semua orang tua murid mampu, bahkan tetangganya yang sekolah di SD 43 Kota Jambi, sama dengan anaknya, termasuk golongan tidak mampu dan anak yatim.

"Karena imbauan berkali-kali disampaikan, kami jadi khawatir. Jadi kami cari cara agar anak bisa menonton," kata Boslan.

Anaknya Boslan menonton dengan harga tiket Rp33.000 per anak.

Tidak hanya membayar tiket, ia juga harus mengeluarkan dana tambahan untuk membeli jajan dan transportasi.

Boslan khawatir jika anaknya tidak menonton, maka di sekolah akan mengalami perundungan dari teman-temannya yang sudah terlebih dahulu menonton.

"Imbauan nonton film bisa jadi pintu masuk perundungan. Ini yang kami protes," kata Boslan, mengutip Kompas.com.

Apabila film dianggap mampu meningkatkan pendidikan karakter siswa, maka seharusnya gratis.

"Biaya nonton harusnya tidak dibebankan ke siswa, tapi ditanggung oleh dana bantuan operasi sekolah (BOS)," tegas Boslan.

Orang tua lainnya, Pratama, dari Kelurahan Sungaiputri, Kecamatan Telanai, berkata serupa.

Anaknya diminta membayar Rp33.000 jika berangkat ke bioskop dengan dampingan orang tua.

Jika berangkat menggunakan bus sekolah, maka harus membayar Rp55.000.

Ketika orang tua protes, pihak sekolah menegaskan bahwa ini merupakan program rutin.

"Percayakan saja pada kami. Biar anak-anak kami yang dampingi," kata Pratama menirukan pernyataan pihak sekolah.

Baca juga: Rocky Gerung Skakmat Pernyataan PNS Lulusan S2 Salahkan Netizen Suka Kritik Pemerintahan

Pratama merasa tidak ada pilihan bagi orang tua karena khawatir anaknya sendiri yang tidak menonton.

Maka meskipun dalam keadaan sulit, tetap dicarikan biaya agar bisa nonton di bioskop.

Sementara itu, Guru SDN 43 Kelurahan Pasir Putih, Sri Mulyani menyebutkan, tidak ada paksaan kepada para orang tua dan murid untuk menonton film di bioskop.

"Saya hanya menyampaikan pesan kepala sekolah kepada wali murid, agar anak-anak nonton film di bioskop," katanya singkat.

Sementara itu, potongan video Presiden RI Prabowo Subianto yang ditayangkan di bioskop, sempat menjadi perbincangan netizen di media sosial.

Pasalnya, video Presiden Prabowo ini ditayangkan di layar sebelum film yang mereka lihat dimulai.

Dalam narasi-narasi di media sosial, video tersebut menayangkan program-program Prabowo.

Sebagai latar, video menampilkan Prabowo yang sedang menyampaikan informasi mengenai program-program pemerintah.

Hal itu menjadi bahan pembicaraan ramai oleh netizen setelah tersebar luas di Instagram maupun TikTok.

Rekaman tersebut diunggah oleh sejumlah akun dan cepat menarik perhatian publik lantaran ditayangkan menjelang pemutaran film di berbagai bioskop.

Dalam cuplikan yang beredar, Presiden terlihat memaparkan perkembangan sejumlah inisiatif andalan pemerintah.

Mulai dari Koperasi Merah Putih, Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Sekolah Rakyat.

Tayangan tersebut tidak hanya berisi paparan data dan kebijakan.

Akan tetapi, juga menyoroti interaksi Prabowo dengan warga serta anak-anak yang menjadi penerima manfaat langsung dari program-program tersebut.

Momen ketika ia menyapa dan berbincang dengan masyarakat tergambar jelas dalam video.

Menekankan kedekatan sang kepala negara dengan publik yang menikmati hasil dari kebijakan yang dijalankan.

Atas hal ini, banyak penonton merasa kecewa karena tempat yang seharusnya diniatkan untuk mencari hiburan justru disuguhkan tontonan politik.

Seorang pecinta film layar lebar, Wisnu Fauzan, menilai masuknya suasana politik ke bioskop kurang baik, khususnya bagi industri film.

"Sebagai penonton film layar lebar agak risih sih. Meskipun cuma seperti iklan, tapi jadi ganggu suasana kenetralan di industri perfilman," kata Wisnu kepada Tribunnews.com, Minggu (14/9/2025).

Menurutnya, niatan awal penonton untuk mencari hiburan justru terganggu karena disuguhi konten politik. 

Baca juga: Ibu-ibu Rela Jual Bebek Demi Perbaiki Jalan Rusak yang Belasan Tahun Tak Diperbaiki Pemerintah

Pria yang juga aktif mengomentari film Indonesia di media sosial ini menilai, banyak penonton tidak menyukai iklan tersebut karena faktor kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah.

"Soalnya kita datang ke sana kan mau refreshing, mencari hiburan lewat film."

"Suasana yang dibangun sebelum film mulai seharusnya bisa bikin mood bagus buat nonton," katanya.

"Kalau tiba-tiba diputarkan video Presiden Prabowo apalagi bahas politik, itu jadi ngerusak mood dan pengalaman nontonnya jadi enggak maksimal," pungkasnya.

Saat dikonfirmasi, jaringan bioskop CGV menegaskan, pihaknya tidak menayangkan video pendek berisi program-program Presiden Prabowo di bioskop.

"Di CGV tidak ada iklan tersebut ya," kata Serdini, Humas CGV kepada Tribunnews.com, Minggu (14/9/2025).

Sementara, Tri Wahyuni selaku Corporate Secretary Cinema XXI membenarkan adanya penayangan tersebut di jaringan XXI.

"Kami sampaikan bahwa Cinema XXI menyediakan ruang bagi penyampaian informasi publik dari pemerintah, dalam bentuk ILM (Iklan Layanan Masyarakat)," kata Tri Wahyuni kepada Tribunnewscom, Senin (15/9/2025).

Namun, pihaknya memastikan iklan tersebut sudah tidak ada lagi di bioskop per hari ini.

Berdasarkan kontrak, iklan tersebut hanya berlaku enam hari di bioskop.

"Penayangan materi seputar kinerja sosial kabinet Presiden Prabowo merupakan ILM yang ditayangkan selama satu minggu, yakni 9 sampai 14 September 2025," jelasnya lagi.

Baca juga: Demi Biayai Anak Sekolah di UGM, Nunung Rela Jadi Driver Ojol, Tiap Bulan Bayar Cicilan Rp2,4 Juta

Pihak Istana akhirnya memberikan keterangan resmi terkait hebohnya penayangan video Presiden Prabowo Subianto yang diputar sebelum pemutaran film di bioskop ini.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa hal semacam itu merupakan sesuatu yang wajar.

Menurutnya, selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku maupun mengganggu kenyamanan penonton, penyangan video tersebut wajar.

"Tentunya sepanjang tidak melanggar aturan, tidak mengganggu kenyamanan keindahan, maka penggunaan media publik untuk menyampaikan sebuah pesan tentu sebuah hal yang lumrah," ungkap Prasetyo, seperti dilansir dari Kompas.com pada Minggu (14/9/2025).

Ia menambahkan, pemanfaatan sarana publik seperti layar bioskop bisa dilakukan untuk menyosialisasikan pesan penting, asalkan secara tertib dan sesuai norma.