Alasan PM Netanyahu Mendadak Minta Maaf ke Qatar, Padahal Dulu Dimusuhi Israel

TRIBUNJATIM.COM - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendadak minta maaf ke Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.

Permintaan maaf itu imbas insiden serangan rudal dari Israel di Doha, Qatar.

Serangan itu mengakibatkan pimpinan Hamas tewas pada awal September lalu.

Netanyahu menyampaikan permintaan maaf melalui sambungan telepon dari Gedung Putih, Amerika Serikat, pada Senin (29/9/2025).

Hal itu bersamaan pertemuan dengan Presiden AS Donald Trump untuk membahas upaya gencatan senjata di Jalur Gaza.

Baca juga: Majelis Umum PBB Mendadak Sepi saat PM Israel Benjamin Netanyahu Pidato, Negara Walk Out Ramai-ramai

Langkah ini menandai perubahan sikap Netanyahu yang selama ini dikenal keras terhadap Qatar, negara Teluk yang menjadi tuan rumah pangkalan udara AS terbesar di kawasan dan tempat bermukimnya sejumlah pemimpin Hamas.

Penyesalan Netanyahu

Gedung Putih dalam pernyataan resminya memaparkan, permintaan maaf Netanyahu mencakup penyesalan atas kematian seorang prajurit Qatar yang secara tidak sengaja tewas dalam serangan tersebut.

"Sebagai langkah awal, Perdana Menteri Netanyahu menyampaikan penyesalannya yang mendalam bahwa serangan rudal Israel terhadap target Hamas di Qatar secara tidak sengaja menewaskan seorang prajurit Qatar," demikian pernyataan resmi Gedung Putih, dikutip dari kantor berita AFP.

Lebih lanjut, Gedung Putih juga menyebut Netanyahu menyesali pelanggaran terhadap kedaulatan Qatar yang terjadi saat Israel menargetkan pimpinan Hamas di tengah berlangsungnya negosiasi pembebasan sandera.

Untuk meredakan ketegangan, Netanyahu memberikan jaminan keamanan kepada Doha.

"Ia menegaskan bahwa Israel tidak akan melakukan serangan serupa lagi di masa mendatang," bunyi pernyataan tersebut.

Bentuk kelompok kerja tiga pihak

Dalam pembicaraan telepon tadi, Netanyahu dan Sheikh Mohammed juga menyepakati pembentukan kelompok kerja (pokja) tiga pihak yang melibatkan AS, Israel, dan Qatar.

Pokja ini dibentuk untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi antarnegara.