20 ASN Pemalas Sudah Masuk dalam Catatan Gubernur, Dedi Mulyadi Langsung Umumkan di Sosmed

Poin penting:

• Dedi Mulyadi telah mencatat ASN pemalas yang ada di lingkungan kerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
• Gubernur Jawa Barat itu tak segan akan mengumumkan sosok-sosok ASN pemalas tersebut lewat akun media sosial.
• Sebelumnya, Dedi Mulyadi telah memecat ASN yang bermasalah di kantornya.

TRIBUNJATIM.COM - Kurang lebih ada 20 ASN yang disoroti oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Kedisplinan ASN di lingkungan Pemprov Jabar terus ditingkatkan.

Terbaru, Dedi Mulyadi bahkan tidak segan mengambil tindakan tegas untuk 20 orang yang ia temukan melanggar aturan.

Dedi Mulyadi juga tidak segan mempertegas hukuman hingga nasib karir ASN yang dicatat dalam catatannya itu.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau akrab disapa KDM, terus memperketat disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jabar.

Setelah sebelumnya menindak lebih dari 20 pegawai yang diberhentikan karena kinerja buruk, KDM kini menyiapkan langkah baru: mengumumkan ASN termalas di media sosial setiap bulan.

KDM menyebut kebijakan ini bukan untuk mempermalukan, melainkan sebagai bentuk transparansi publik dan dorongan motivasi kerja. 

“Mulai 1 November 2025, kita akan umumkan pegawai yang malas berdasarkan absensi dan capaian kinerja. Ini agar yang lain lebih semangat bekerja,” ujarnya, seperti dikutip TribunJatim.com dari Tribun Jateng, Senin (6/10/2025).

Menurutnya, ASN yang menerima gaji dari uang rakyat wajib menunjukkan hasil kerja yang sepadan. 

Karena itu, selain pengumuman terbuka, pemerintah daerah juga menyiapkan evaluasi rutin dan sanksi tegas bagi yang tetap tak memperbaiki kinerja.

Baca juga: Anak Konglomerat Langsung Dipecat dari Perusahaan usai Ayahnya Masuk Kamar dan Temukan 1 Hal

“Kalau tidak ada perubahan, bisa kami pindahkan ke unit yang lebih membutuhkan tenaga, bahkan ke sekolah sebagai staf administrasi,” tambah KDM.

Meski tegas dalam penindakan, KDM menegaskan bahwa Pemprov Jabar juga menyiapkan sistem penghargaan (reward) bagi ASN berprestasi. 

“Yang bekerja keras tentu akan kita beri penghargaan, bukan hanya hukuman bagi yang malas,” ujarnya.

Langkah Dedi Mulyadi ini menuai perhatian publik karena dinilai sebagai cara baru menegakkan disiplin ASN secara terbuka dan terukur.

Diharapkan, kebijakan ini mampu meningkatkan produktivitas serta memperbaiki etos kerja aparatur di seluruh wilayah Jawa Barat.

Fungsi dan tanggung jawab ASN sebenarnya

Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki kewajiban untuk menaati jam kerja dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.

Seringkali banyak ASN yang memilih tak hadir dan jadi pemalas.

Jika ASN melanggar aturan, terutama tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Menurut peraturan tersebut, ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah akan dikenai sanksi disiplin yang tingkatannya tergantung pada jumlah hari ketidakhadiran dan alasan pelanggaran.

Berikut penjelasannya:

• Apabila ASN tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 sampai 10 hari kerja, maka akan dijatuhi hukuman disiplin sedang, seperti penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, atau penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama satu tahun.
• Jika tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 sampai 14 hari kerja, maka sanksinya bisa berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan atau sanksi berat lainnya tergantung kebijakan pejabat pembina kepegawaian.
• Apabila ASN tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 15 hari kerja atau lebih secara kumulatif dalam satu tahun, maka akan dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai PNS.
• Selain itu, ASN juga diwajibkan melaporkan ketidakhadiran jika ada alasan seperti sakit, cuti, atau tugas kedinasan, disertai dengan bukti atau surat keterangan resmi. Ketidakhadiran tanpa pemberitahuan akan langsung tercatat dalam sistem kepegawaian dan menjadi dasar penegakan disiplin.

Peraturan ini bertujuan untuk menegakkan kedisiplinan dan tanggung jawab ASN sebagai pelayan publik, agar kinerja instansi pemerintahan tetap berjalan efektif dan profesiona

Peraturan ini bertujuan untuk menegakkan kedisiplinan dan tanggung jawab ASN sebagai pelayan publik, agar kinerja instansi pemerintahan tetap berjalan efektif dan profesional

Berita viral lainnya

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com