Pedagang Keberatan Donasi Rp 1000 Per Hari karena Sudah Bayar Pajak, Tuntut Dedi Mulyadi Transparan

TRIBUNJATIM.COM - Program Rereongan Sapoe Sarebu (Poe Ibu) yang digagas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membuat masyarakat keberatan.

Dedi Mulyadi mengaku meluncurkan program Poe Ibu untuk memperkuat solidaritas sosial masyarakat.

Melalui gerakan ini, ASN, pelajar, dan warga diajak menyisihkan Rp 1 000 per hari guna membantu kebutuhan darurat di bidang pendidikan dan kesehatan.

"Melalui Gerakan Rereongan Poe Ibu, kami mengajak ASN, pelajar, dan masyarakat menyisihkan Rp 1.000 per hari. Kontribusi sederhana ini menjadi wujud solidaritas dan kesukarelawanan sosial demi membantu kebutuhan darurat masyarakat," ujar Dedi Mulyadi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (4/10/2025).

Gerakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 149/PMD.03.04/KESRA yang ditandatangani Dedi pada 1 Oktober 2025.

Akan tetapi, program tersebut menuai beragam tanggapan dari orangtua murid di Kabupaten Indramayu.

Sebagian orangtua tidak setuju karena menilai program itu memberatkan, sementara sebagian lainnya meminta adanya kejelasan mekanisme hingga pertanggungjawaban dari program tersebut.

Selamet Hidayat (45), warga Desa Dermayu, Kecamatan Sindang, menilai program tersebut, walau sepele hanya Rp 1.000, lambat laun akan memberatkan.

"Tidak setuju, soalnya Rp 1.000 per hari kalau dikalikan berhari-hari ya lumayan juga. apalagi saya punya tiga anak yang masih sekolah," ujar Selamet saat ditemui di areal Pendopo Indramayu, Selasa (7/10/2025), melansir dari Kompas.com.

Baca juga: Dedi Mulyadi Dapat Peringatan Keras dari Presiden Prabowo: Kalau Brengsek Saya Usut Kau

Selamet mengaku penghasilannya sehari-hari dengan berjualan makanan juga tidak menentu.

Jikapun ada uang lebih, lebih baik uangnya ditabung untuk kebutuhan sekolah ketiga anaknya.

"Tiga anak saja masih sekolah semua, paling besar masih SMK, paling kecil masih SD," ucap dia.

Sementara itu, Niken (33), warga Desa Pabean Udik, Indramayu, menilai program tersebut baik tetapi harus diiringi dengan transparansi dalam pengelolaannya.

"Kelihatannya kecil Rp 1.000 per hari, tetapi kalau satu sekolah misalnya ada seribu siswa, sudah berapa itu? Seyakin itukah bisa dipertanggungjawabkan dan digunakan dengan benar?" kata ibu dua anak tersebut.

Niken menilai, meskipun bersifat imbauan, jika diterapkan di lingkungan sekolah, akan menimbulkan rasa tidak enak bagi orangtua yang tidak ikut menyumbang.

Padahal, tidak semua orangtua murid mampu dari segi ekonomi.

Baca juga: Dedi Mulyadi Kuak Gaji Gubernur Jabar, Siap Jika Dana Operasional Dihapus: yang Rugi Masyarakat

Di sisi lain, dari pandangan Niken, masyarakat selama ini sudah ikut berkontribusi dengan membayarkan pajak, seperti pajak bumi dan bangunan, hingga kendaraan bermotor.

Belum lagi pajak kontribusi dari belanja masyarakat, BBM, jalan tol, dan masih banyak lagi.

Menurutnya, pajak yang dibayarkan oleh masyarakat setiap hari itu seharusnya bisa digunakan oleh negara untuk kebutuhan masyarakat yang membutuhkan.

"Prinsip dasar negara ini kan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Tiap hari rakyat ngasih kontribusi untuk pajak, tinggal bagaimana pemerintah mengembalikan manfaatnya ke rakyat," kata Niken.

Dikutip dari Tribunnews, di Kabupaten Purwakarta, program Poe Ibu sudah berjalan dari lingkup Pemkab hingga desa.

Namun, di Kota Bandung, program ini masih belum berjalan.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengatakan pihaknya masih menunggu petunjuk teknis (juknis) untuk penerapan program Poe Ibu ini.

Gerakan Poe Ibu itu dituangkan dalam Surat Edaran (SE) Nomor 149/PMD.03.04/KESRA tentang Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu (Poe Ibu) yang merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

"Belum tahu. Saya menunggu surat edaran dari beliau dulu, secara tertulis beserta juknisnya," ujar Farhan saat ditemui di Balai Kota Bandung, Senin (6/10/2025).

Mengutip TribunJabar.id, pihaknya masih menunggu juknis supaya pelaksanaannya sesuai ketentuan.

"Karena kami ingin memastikan pengumpulan dana dari masyarakat ini bisa dilakukan dengan pertanggungjawaban yang benar, sesuai dengan standar administrasi yang akan dibuat oleh pemerintah provinsi," katanya.

Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein atau Om Zein, menyatakan bahwa program dari Gubernur Jabar ini telah berjalan di wilayahnya.

‎"Mulai hari ini kita gerakan bersama. Dari ASN, pelajar, sampai masyarakat bisa ikut menyumbang seribu rupiah setiap hari."

"Sumbangan ini sifatnya ikhlas, bukan paksaan," ujarnya, Senin (6/10/2025).

Om Zein menyebut, meski ada BPJS dan sekolah gratis, namun masyarakat harus membayar mandiri ongkos ke rumah sakit atau baju ke sekolah.

Dana patungan tersebut, nantinya akan digunakan masyarakat untuk membayar ongkos transportasi hingga seragam sekolah.

‎"Sekolah memang gratis, BPJS juga ada. Tapi ongkos ke rumah sakit, atau baju sekolah yang harus dibeli, itu kan masih jadi kendala. Nah, lewat program ini bisa dibantu," ucap Om Zein, dikutip dari TribunJabar.id.

Untuk menghindari penyelewengan, Om Zein meminta desa maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membentuk tim bendahara masing-masing.

Baca juga: Dedi Mulyadi Sebut Rakyat Sama Serakahnya dengan Pejabat, Singgung Fitrah Manusia: Termasuk Saya

Meski bukan dana pemerintah, namun laporan pemasukan dan pengeluaran tetap akan diaudit oleh Inspektorat.

‎"Ini ikhtiar percepatan pelayanan. Dana gotong royong ini dikelola secara terbuka. Masyarakat bisa ikut mengawasi melalui pos pengaduan yang kami siapkan," ucapnya.

Ia menyebut, meski ini program sederhana, namun dengan menyisihkan sedikit uang, diharapkan kebutuhan mendesak masyarakat bisa segera ditangani.

‎"Gerakan ini sederhana, tapi dampaknya besar. Kalau semua ikut, nilainya bisa luar biasa untuk membantu warga yang benar-benar membutuhkan," ujar Om Zein.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com