Kades Wahyudi Syok Dana Desa Rp 1 Miliar Sisa Rp47 Ribu, Bendahara Sudah Hilang saat Rumah Digeruduk

Sebelum melapor, pastikan kamu memiliki data atau bukti pendukung, seperti:

• Bukti transaksi mencurigakan (transfer, kwitansi, laporan keuangan tidak sesuai).
• Dokumen APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa).
• Kesaksian warga atau perangkat desa lain.
• Foto atau rekaman yang menunjukkan penyalahgunaan dana.
• Ini penting agar laporanmu tidak dianggap fitnah atau tuduhan tanpa dasar.
   
  2. Laporkan ke kepala desa atau BPD

Langkah pertama secara internal desa adalah:

• Sampaikan laporan ke Kepala Desa atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
• BPD memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa, termasuk pengelolaan dana desa.
• Mintalah agar dilakukan audit internal atau musyawarah desa untuk klarifikasi.
   
  3. Laporkan ke Inspektorat Kabupaten/Kota

Jika tidak ada tindak lanjut dari pihak desa:

• Buat laporan resmi ke Inspektorat Kabupaten/Kota, lembaga pengawas di bawah Kementerian Dalam Negeri yang menangani dugaan penyimpangan keuangan desa.
• Sertakan bukti dan kronologi kejadian.
• Laporan bisa disampaikan langsung ke kantor Inspektorat atau melalui situs resmi pemerintah daerah.
   
  4. Laporkan ke aparat penegak hukum

Apabila penyalahgunaan terbukti atau indikasi korupsinya kuat:

• Lapor ke Polres setempat, Kejaksaan Negeri, atau langsung ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika nilainya besar dan sistematis.
• Sertakan bukti pendukung serta laporan dari hasil audit atau pemeriksaan Inspektorat (jika sudah ada).
   
  5. Ikut awasi proses tindak lanjut

Setelah laporan dibuat, masyarakat dapat:

• Meminta perkembangan penanganan laporan kepada pihak berwenang.
• Berpartisipasi dalam musyawarah desa agar penggunaan dana desa ke depan lebih transparan.
• Dorong agar desa menerapkan transparansi anggaran (misalnya memasang papan informasi realisasi Dana Desa).

Diketahui bahwa penyalahgunaan dana desa adalah tindak pidana korupsi yang bisa dijerat dengan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Masyarakat berhak dan bahkan dianjurkan untuk melaporkan dugaan penyalahgunaan tersebut, asalkan dengan bukti dan cara yang sesuai hukum.

Berita viral lainnya

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com