Alasan Kader Posyandu Pungut Rp 5 Ribu ke Warga yang Ambil MBG, Ada Ongkos Antar, BGN Kini Hentikan

Ia menegaskan, para kader tidak boleh membebani penerima MBG dengan alasan apapun, termasuk berdalih anjuran dari pemerintah.

“Saya tekankan semuanya sudah dibayar oleh pemerintah kepada para petugas. Tak boleh lagi dengan alasan yang tak jelas meminta lagi uang atau santunan, atau apa pun berdalih MBG ke masyarakat,” ungkap dia.

Lantas, bagaimana jika ada pungli di program MBG?

Kepala Staf Presiden (KSP) M Qodari sempat mewanti-wanti agar tidak terjadi pungutan liar atau pungli dalam program MBG.

Menurutnya, jika terjadi pungli, maka anggaran untuk membeli bahan makanan menjadi lebih sedikit, yang mengakibatkan pada penurunan kualitas.

Penurunan kualitas bahan makanan MBG inilah yang dikhawatirkan menyebabkan keracunan pada siswa.

"Kalau ada pungli pada SPPG, maka alokasi angka Rp 10 ribu untuk bahan pangan SPPG ini nanti bisa berkurang tergantung berapa punglinya. Itu yang saya katakan, nanti kualitas gizi dan kualitas bahannya akan menurun, yang ujungnya bisa menimbulkan risiko keracunan. Nanti yang dibeli adalah bahan-bahan yang kualitas rendah," ujar Qodari di Istana, Jakarta, Senin (22/9/2025).

Maka dari itu, Qodari merasa strategi baru untuk mengejar target 30 ribu SPPG perlu dipikirkan lagi.

Dia meminta agar risiko adanya pungutan-pungutan liar oleh yayasan kepada investor SPPG harus dikurangi.

"Saya mau mengingatkan dalam rangka menjaga program Presiden dalam menjaga anak-anak kita," tegasnya.

Baca juga: Sudah Salurkan MBG, SPPG di Kota Malang belum Kantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi

Adapun jumlah siswa yang mengalami keracunan MBG sejauh ini sebanyak 5 ribu lebih.

Sebelumnya, Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi meminta maaf karena ada banyak kasus keracunan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Tentunya kami atas namanya pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional, memohon maaf karena telah terjadi kembali beberapa kasus di beberapa daerah," kata Prasetyo di Kompleks Istana, Jakarta, Jumat (19/9/2025).

Prasetyo mengatakan, pemerintah tidak pernah mengharapkan adanya kasus tersebut.

"Yang tentu saja itu bukan sesuatu yang kita harapkan dan bukan sesuatu kesengajaan," ucapnya.

Dia memastikan, kejadian-kejadian ini akan menjadi evaluasi bagi Badan Gizi Nasional (BGN) dan pihak terkait lainnya.

Prasetyo mengingatkan agar kejadian keracunan tidak terulang lagi.

"Tentu saja ini menjadi bahan evaluasi dan catatan kami telah berkoordinasi dengan BGN termasuk dengan pemerintah daerah," tuturnya.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com