Sopir Elf Ditagih Parkir 10 Kali Lipat Padahal Aturan Pemda Cuma Rp 3 Ribu, Kadishub: Cepat Difoto

Pertama, sosialisasi publik harus dilakukan secara intensif, seperti dengan mengumumkan tarif resmi melalui media lokal, papan rambu di titik parkir, brosur, hingga media sosial.

Edukasi kepada masyarakat agar selalu meminta karcis juga penting untuk meningkatkan kesadaran hukum.

Kedua, identifikasi petugas parkir resmi perlu diperjelas, dengan mewajibkan mereka mengenakan atribut resmi seperti rompi, kartu nama, dan badge.

Ini akan memudahkan masyarakat membedakan antara petugas resmi dan yang liar.

Baca juga: Seminggu Pak Sandra Cari Suara Aneh di Gudang Tapi Dicek Tak Ada Apa-apa, Terjawab Berkat Damkar

Ketiga, pemasangan sarana pendukung juga krusial, termasuk rambu dan marka parkir yang jelas, penggunaan karcis resmi dengan nomor seri dan stempel, serta penerapan sistem elektronik (e-parkir) di area uji coba agar lebih transparan.

Selanjutnya, pengawasan lapangan dan penegakan hukum harus diperkuat melalui inspeksi rutin oleh petugas Dishub, Satpol PP, dan kepolisian.

Parkir liar dan pungutan yang melanggar Perda/Perwali harus ditindak tegas, termasuk pemberian sanksi kepada petugas parkir nakal dan pengelola yang tidak taat aturan.

Keempat, sistem aduan masyarakat harus dibuka seluas mungkin melalui aplikasi, call center, atau layanan pelaporan ke Dishub dan pemerintah daerah, dengan jaminan transparansi serta tindak lanjut terhadap setiap laporan.

Terakhir, audit dan evaluasi berkala perlu dilakukan oleh Pemerintah Kota untuk menilai efektivitas pemungutan retribusi, penggunaan karcis, serta apakah tarif masih relevan dengan kondisi lapangan dan tidak membebani masyarakat.

Berita viral lainnya

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com