9 Bulan Jadi Gubernur, Agustiar Sabran Tak Pernah Ambil Gaji Pilih Sumbangkan: Dikasih Rezeki Lain

TRIBUNJATIM.COM - Meski menjadi pejabat, Agustiar Sabran mengaku tidak pernah mengambil gaji bulanannya.

Agustiar kini menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng).

Namun sejak dilantik sebagai gubernur pada Februari 2025 lalu, ia mengaku tak pernah melihat gaji yang dia terima.

Ia memilih gaji bulanannya digunakan untuk beramal kepada masyarakat.

“Kami saja enggak pernah melihat gaji, enggak mau lihat gaji, saya kan sudah dikasih rezeki yang lain, saya kan sebelum jadi gubernur jadi pengusaha,” ungkap Agustiar saat diwawancarai usai menjadi inspektur upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda di Halaman Kantor Gubernur Kalteng, Palangka Raya, Selasa (28/10/2025), dikutip dari Kompas.com.

Baca juga: Relawan Geruduk Kantor Kepala Dapur Protes Gaji Sudah Kecil Masih Dipotong, Lembur Tak Dibayar

Diberikan ke Masyarakat

Ditanya dialokasikan ke mana gaji yang dia terima sebagai gubernur selama ini, Agustiar mengaku dia berikan untuk masyarakat Kalteng.

“(Gaji yang saya terima) untuk masyarakat Kalimantan Tengah, untuk beribadah (beramal),” tuturnya.

Pengakuan itu dia lontarkan setelah menjelaskan mengenai bakal diterapkannya kebijakan pemotongan tunjangan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov Kalteng.

Agustiar menjelaskan pemotongan tunjangan itu berlaku tidak hanya untuk PNS, tapi juga unsur pimpinan berupa kepala daerah seperti dirinya.

“PPPK mana ada tunjangan, semuanya (tunjangan PNS) dipotong, apalagi kepala daerah, kami saja enggak pernah lihat gaji,” kata dia.

Baca juga: Batal Nikah karena Gaji Calon Suami Kecil, Wanita Tak Mau Kembalikan Uang Lamaran Rp 465 Juta

Tunjangan ASN dipotong

Agustiar memastikan tunjangan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng dipotong setelah berlakunya kebijakan efisiensi imbas pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.

“Kalau gaji pegawai tidak akan dikurangi, tapi kalau tunjangan iya, itu pasti,” ujar Agustiar.

Dia menjelaskan pemotongan tunjangan itu berlaku untuk semua PNS di lingkungan Pemprov Kalteng.

Dia juga memastikan pemotongan tunjangan juga berlaku untuk jajaran pimpinan, yakni kepala daerah, seperti dirinya.

“PPPK tidak ada tunjangan, tapi semua pegawai yang dapat tunjangan seperti PNS akan dipangkas, apalagi kepala daerah, kami (saya) saja enggak pernah lihat gaji,” ujarnya.

Ajak Warga Hakimi ASN yang Gelar Rapat di Hotel

Selain memastikan adanya pemotongan tunjangan pegawai, dia juga menyebut tidak ada lagi rapat di hotel oleh perangkat daerah Pemprov Kalteng.

Agustiar mengajak masyarakat untuk sama-sama mengawasi apabila ada dinas/badan di lingkungan Pemprov Kalteng apabila ada yang menggelar rapat di hotel.

“Selain tunjangan yang pasti (dipotong), rapat-rapat harus di kantor, tidak ada lagi rapat yang digelar di hotel,” jelas Agustiar.

"Tolong nanti dihakimi apabila mereka (ASN) melakukan rapat di hotel-hotel,” ujar Agustiar, dikutip dari Kompas.com.

Baca juga: Ditawari Gaji Rp 30 Juta, Wanita Cianjur Dipaksa Kawin Kontrak dengan Orang Tiongkok, Sempat Disekap

Efisiensi Menyusul Turunnya Anggaran

Kebijakan ini diambil menyusul penurunan anggaran daerah yang signifikan.

Tercatat, APBD Kalteng 2025 sebesar Rp 10,2 triliun, sementara pada proyeksi APBD 2026 turun menjadi Rp 7,1 triliun.

Untuk menjaga agar program prioritas tetap berjalan, Pemprov Kalteng menerapkan sejumlah langkah efisiensi di berbagai pos anggaran.

Agustiar menyebut, penghematan akan dilakukan dengan meniadakan kegiatan di hotel, mengurangi perjalanan dinas, serta meminimalkan pengadaan alat tulis kantor (ATK).

“Kalau yang dulunya makan (besar), sekarang (dalam pertemuan tatap muka) cukup snack ringan saja, kira-kira begitu cara menyiasatinya,” ujarnya.

Kurangi Kegiatan Seremonial

Selain efisiensi pada kegiatan operasional, Agustiar mengatakan sejumlah program Pemprov Kalteng akan dievaluasi agar sesuai dengan kemampuan anggaran.

Menurutnya, program yang bersifat seremonial akan dikurangi frekuensinya.

“Kalau dulu ada kegiatan lima kali, mungkin bisa satu kali saja, contohnya kegiatan-kegiatan seremonial,” kata Agustiar.

Ia menambahkan, beberapa pertemuan yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka juga akan dialihkan menjadi rapat daring, terutama jika tidak bersifat mendesak.

“Sekarang sudah zaman digital, jadi pertemuan-pertemuan antardaerah itu bisa dilaksanakan secara daring, itu kadang-kadang, kalau memang urgen harus bertemu tatap muka,” jelasnya.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com