Nenek-nenek Dibawa ke RS Pakai Ojek Lewati Jalan Becek, Bupati Akui Tak Punya Dana Aspal Jalan

TRIBUNJATIM.COM - Seorang nenek di Kabupaten Kaur, Bengkulu, terpaksa dibawa ke rumah sakit naik ojek yang dipasangi kotak kayu.

Pasalnya, jalan desa rusak parah dan tak bisa dilalui ambulans.

Baca juga: Nestapa Kepsek Siswanya Belajar Masih Numpang, Sekolah Tak Punya Gedung & Gaji Guru dari Urunan Ortu

Peristiwa ini dialami warga Desa Trans Kedataran, Kecamatan Maje, Halimah (60), pada Sabtu (25/10/2025).

Ia menderita hipertensi dan harus segera mendapatkan perawatan medis.

Kapolsek Maje, Ipda Alpino, membenarkan peristiwa tersebut.

Menurutnya, kondisi jalan sepanjang empat kilometer di desa belum pernah diaspal, sehingga ambulans tidak dapat menjangkau rumah Halimah.

"Jalan desa itu memang kondisi belum pernah diaspal sepanjang kira-kira empat kilometer," kata Ipda Alpino saat dikonfirmasi Kompas.com melalui telepon, Minggu (26/10/2025).

Alpino menjelaskan, warga memakai motor ojek yang dilengkapi kotak kayu sebagai pengganti tandu untuk membawa Halimah.

Setelah menempuh perjalanan sejauh empat kilometer di jalan tanah yang becek, pasien baru bisa dipindahkan ke mobil yang sudah menunggu di ujung desa.

"Setelah dibawa empat kilometer menuju rabat beton di ujung desa, barulah pasien dari motor ojek dipindah ke mobil kemudian dibawa ke RSU Cahaya Batin, Kabupaten Kaur," jelasnya.

Menurut Alpino, kejadian seperti ini bukan pertama kalinya terjadi di Kecamatan Maje.

"Di Desa Tanjung Aur dan Sinar Mulia juga pernah," kata Alpino.

"Bahkan di Desa Sinar Mulia, warga harus menandu jenazah kerabatnya sejauh enam kilometer karena jalan rusak," jelasnya.

Bupati Kaur, Gusril Pausi, mengaku sudah mendapat laporan terkait warga yang dibawa ke rumah sakit menggunakan ojek tersebut.

"Saya sudah mendapatkan informasi tersebut," ujarnya.

Gusril menjelaskan, saat kampanye Pilkada, dirinya pernah berjanji untuk mengaspal jalan di Desa Trans Kedataran.

Namun, janji tersebut belum bisa direalisasikan karena anggaran infrastruktur dari pusat mengalami pemotongan.

"Itu janji politik saya. Kami sudah membuat perencanaan dan menganggarkan pengaspalan jalan tersebut dalam Dana Alokasi Khusus (DAK)."

"Namun, saat ini DAK infrastruktur kami Rp0 dari kementerian, maka upaya mengaspal belum bisa dilakukan," ungkapnya.

Meski anggaran terbatas, Pemkab Kaur disebut tetap berupaya memperbaiki infrastruktur jalan di wilayah tersebut.

"Secara layanan kesehatan kami pastikan pasien akan dilayani dengan baik."

"Namun untuk infrastruktur jalan, kami masih berupaya sekuat dan semampunya," kata Gusril.

Baca juga: Keluhan Farida Mengaku Dipungli saat Ujian Naik Pangkat ASN, Minta Tolong Prabowo: Saya Dizolimi

Di awal bulan Oktober 2024 lalu, Gusril mengakui, pemerintah daerah tidak mampu mengaspal sejumlah ruas jalan karena anggaran pembangunan dihapus pemerintah pusat.

Pernyataan ini disampaikan Gusril saat viral warga sakit dan meninggal dunia ditandu melewati jalan berlumpur.

"Pemda sudah mengetahui begitu adanya (warga sakit ditandu) di Kecamatan Tetap, Desa Padang Genting," kata Gusril kepada Kompas.com, Rabu (1/10/2025).

"Jadi, jalan itu total panjangnya 15 kilometer, 10 kilometer sudah diaspal tahun lalu dengan anggaran Rp10 miliar," imbuhnya.

Ia menjelaskan, sisa lima kilometer jalan yang masih rusak berat sebenarnya sudah dianggarkan Rp24 miliar pada tahun 2025.

Namun, anggaran tersebut dihapus pemerintah pusat.

"Lalu sisa lima kilometer dalam kondisi rusak berat harusnya di 2025 kami sudah anggarkan Rp24 miliar di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas PU melalui Dana Alokasi Khusus (DAK)."

"Namun, ada kebijakan refokusing pemerintah pusat DAK menjadi Rp 0. Artinya belum bisa dilakukan pembangunan," ungkap Gusril.

Menurutnya, APBD Kabupaten Kaur yang kurang dari Rp1 triliun tidak cukup untuk membiayai pengaspalan jalan.

Paling jauh pemerintah hanya bisa melakukan pengerasan.

"Pembangunan jalan kami lakukan sekuatnya, misalnya pengerasan saja. Kalau aspal belum mampu karena DAK dihapus pemerintah pusat," ujarnya.

Meski begitu, ia memastikan pemerintah tetap memberikan layanan publik, termasuk infrastruktur jalan dan jembatan.

"Apapun kejadian kami berkomitmen memberikan yang terbaik untuk melayani."

"Percayalah kami akan terus berjuang mudah-mudahan nanti ada kebijakan khusus pemerintah pusat menurunkan DAK atau Inpres untuk membangun jalan, jembatan."

"Tanpa bantuan pemerintah pusat, daerah kesulitan karena anggarannya cukup besar," kata Gusril.

Ia menyebutkan, pemandangan warga sakit maupun jenazah yang ditandu akibat jalan buruk memang sering terjadi.

"Pemandangan warga sakit ditandu ada juga jenazah sering terjadi karena jalan buruk. Ini menjadi pukulan telak bagi Pemda."

"Kami perbaiki jalan-jalan semampunya misalnya pengerasan, namun belum bisa diaspal karena keterbatasan APBD," ujarnya.