Prabowo Sebut Gus Dur hingga Soekarno Tanggapi Seruan soal Pencopotan Presiden RI

Ringkasan Berita:

• Saiful Mujani kesal dengan kebijakan pemerintah yang mulai menyorot pengamat yang melakukan kritikan terhadap pemerintah. 
• Prabowo akhirnya buka suara dan menegaskan bahwa usulan pergantian pemerintahan itu sebenarnya tidak ada masalah, tetapi harus melalui mekanisme konstitusional.
• Pernyataan ini kemudian memicu reaksi keras dari elite partai pendukung serta para relawan dan buzzer pemerintahan Prabowo-Gibran.

TRIBUNJATIM.COM - Seruan untuk mencopot Presiden RI memang ramai diperbincangkan di media sosial.

Bahkan, seruan tersebut datang langsung dari pengamat politik dengan bahasa yang menohok dari Saiful Mujani.

Setelah ramai diperbincangkan, akhirnya Presiden Prabowo buka suara.

Saiful Mujani kesal dengan kebijakan pemerintah yang mulai menyorot pengamat yang melakukan kritikan terhadap pemerintah. 

Prabowo sebut pemerintahan ada aturan

Menanggapi ini, Prabowo menyebut jika pergantian pemerintah harus melalui aturan yang berlaku.

Penggulingan presiden bukan melalui cara kekerasan.

Ia juga membandingkan dengan penggulingan presiden di masa lampau.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menanggapi soal isu penggulingan presiden di hadapan para jajaran Kabinet Merah Putih di Kompleks Istana, Rabu (8/4/2026), seperti dikutip TribunJatim.com dari Tribun Medan, Jumat (10/4/2026).

Adapun, isu pemakzulan terhadap pemerintahan Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini mencuat kembali pada awal April 2026 setelah pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani, menyebutkan jika presiden sudah tidak bisa dinasihati, satu-satunya cara adalah mencopotnya.

Baca juga: Prabowo Angkat Bicara usai Ramai Seruan Jatuhkan Presiden oleh Saiful Mujani

Dengan bahasa demikian, hal tersebut pun dianggap provokatif seperti people power.

Pernyataan ini kemudian memicu reaksi keras dari elite partai pendukung serta para relawan dan buzzer pemerintahan Prabowo-Gibran.

Prabowo akhirnya buka suara dan menegaskan bahwa usulan pergantian pemerintahan itu sebenarnya tidak ada masalah, tetapi harus melalui mekanisme konstitusional.

Dalam sistem demokrasi, kata Prabowo, masyarakat memiliki hak untuk mengganti pemerintahan yang dinilai tidak baik, asalkan melalui jalur resmi.

"Kita telah memilih bernegara secara demokrasi. Demokrasi kedaulatan di tangan rakyat, tidak ada masalah kalau ada pemerintah yang dinilai tidak baik, ya gantilah pemerintah itu, ada mekanismenya," jelas Prabowo, Rabu.