Daftar 10 Kepala Daerah Era Prabowo Terjaring OTT KPK, 3 dari Jatim

Ringkasan Berita:

1. Gatut Sunu Wibowo dan 9 kepala daerah lain terseret kasus korupsi
2. Berbagai daerah di Indonesia, termasuk Tulungagung, Riau, dan Madiun
3. Modus beragam, dari pemerasan OPD hingga fee proyek miliaran rupiah

TRIBUNJATIM.COM - Simak daftar 10 kepala daerah era Presiden Prabowo yang terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dari daftar kepala daerah berikut ini terdapat tiga kepala daerah dari Jawa Timur.

Sementara itu, berdasarkan 10 daftar, mereka terdiri dari Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Terbaru, ada Bupati Tulungagung, Jawa Timur, Gatut Sunu Wibowo yang terjerat OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (10/4/2026).

Baca juga: Sosok dan Rekam Jejak Gatut Sunu Wibowo, Bupati Tulungagung yang Terkena OTT KPK

Dari hasil penyidikan, KPK mengungkap bahwa sang bupati diduga kuat telah mengantongi uang hingga miliaran rupiah yang ditarik dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa praktik kotor ini bermula dari pelantikan sejumlah pejabat pasca-Gatut menjabat. 

Ia mewajibkan para pejabat untuk menandatangani surat pernyataan mundur dari jabatan dan status Aparatur Sipil Negara (ASN) tanpa membubuhkan tanggal. 

Dokumen tersebut kemudian dijadikan alat untuk menekan dan menyandera para kepala OPD agar selalu loyal dan menuruti permintaan uang jatah darinya.

"Dari total permintaan GSW (Gatut Sunu Wibowo) kepada para OPD yang sekurang-kurangnya sebesar Rp 5 miliar, realisasi uang yang telah diterima oleh GSW kurang lebih Rp 2,7 miliar," ungkap Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Sabtu (11/4/2026) malam.

Baca juga: OTT Bupati Gatut Sunu, KPK Segel Ruang Kepala Dinas hingga Bidang Bina Marga PUPR Tulungagung

Daftar Kepala Daerah Kena OTT KPK

Pada 9 Maret lalu, Bupati Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Muhammad Fikri Thobari terciduk dalam OTT KPK.

Lalu sebelumnya, KPK juga mengungkap pelanggaran yang dilakukan Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq.

Pada bulan Januari 2026, KPK melakukan OTT terhadap dua kepala daerah.

KPK melakukan OTT di wilayah Madiun, Jawa Timur, pada 19 Januari 2026.