PDIP Heran Menkeu Purbaya Tak Tahu Pengadaan Sapi Prabowo yang Dibeli Pakai APBN Rp 100 Miliar

Ringkasan Berita:

1. PDIP meminta pemerintah membuka transparansi anggaran sapi kurban Presiden Prabowo senilai Rp100 miliar dari APBN.
2. Guntur Romli menilai penggunaan APBN untuk kurban pribadi Presiden bertentangan dengan aspek teologis dan prinsip pengelolaan dana publik.
3. Politikus Gerindra Sugiat Santoso menyebut bantuan kurban presiden menggunakan APBN adalah hal wajar dan sudah dilakukan sejak era presiden sebelumnya.

TRIBUNJATIM.COM - Pemerintah kini didesak untuk transparansi terkait anggaran pengadaan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto yang bernilai Rp100 miliar dari APBN.

Desakan itu datang dari Juru Bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Guntur Romli.

Guntur mengaku heran melihat tata kelola keuangan negara.

Sebab, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya mengaku tidak mengetahui perihal anggaran jumbo tersebut.

Baca juga: Sapi Kurban Presiden Prabowo di Ponorogo Disembelih, Daging Dibungkus Daun Pisang Demi Zero Plastik

Pihaknya khawatir sistem pengawasan yang lemah ini akan mengulang preseden buruk pada proyek-proyek pemerintah terdahulu.

"Setelah Menteri Keuangan Purbaya mengaku tidak tahu masalah itu, ini aneh bin ajaib. Pertama, masa bendahara negara bisa tidak tahu. Jangan sampai kasusnya seperti pembelian puluhan ribu motor tril listrik buat MBG," ujar Guntur Romli kepada wartawan pada Kamis (28/5/2026).

Menurut Guntur, ketidaktahuan bendahara negara atas pengeluaran sebesar Rp100 miliar merupakan sinyal bahaya bagi sistem keuangan domestik.

Publik kini mempertanyakan bagaimana dana rakyat bisa keluar tanpa sistem pengawasan dan transparansi yang semestinya.

"Publik pantas bertanya, sistem keuangan negara yang berjalan tanpa pengawasan yang semestinya atau lebih buruk tanpa transparansi, ini berbahaya," ucapnya.

Jangan Pakai Uang Negara

PDIP juga menyoroti aspek teologis dalam penggunaan dana APBN untuk kurban atas nama pribadi Presiden.

Guntur menyebut bahwa dalam ajaran Islam, ibadah kurban bersifat personal dan harus menggunakan harta milik pribadi, bukan uang negara yang dihimpun dari 280 juta rakyat lintas agama.

"APBN bukan harta Presiden Prabowo. APBN adalah harta 280 juta rakyat Indonesia, muslim dan nonmuslim. Maka secara fikih, kurban dengan uang rakyat atas nama pribadi Presiden adalah kontradiksi yang tidak bisa dibela dengan alasan apa pun," tutur Guntur.

Meskipun Istana sempat memberikan klarifikasi bahwa pengadaan sapi tersebut merupakan bantuan kemasyarakatan, PDIP menilai fakta di lapangan justru menunjukkan hal sebaliknya.

Keberadaan atribut nama Presiden pada sapi-sapi tersebut dinilai sarat akan kepentingan pencitraan.