Daftar Kontroversi Program MBG Selama Dipimpin Dadan Hindayana Sebagai Kepala BGN

Ringkasan Berita:

• Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua wakilnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG)
• Program MBG selama ini diwarnai berbagai kontroversi mulai dari infrastruktur yang tidak merata hingga keterlibatan TNI-Polri
• Pemerintah menegaskan bahwa pergantian pimpinan bertujuan untuk memperkuat efektivitas dan transparansi anggaran program nasional tersebut

TRIBUNJATIM.COM - Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua eks wakil kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyimpangan tata kelola program MBG atau Makan Bergizi Gratis.

Penetapan tersangka oleh Kejaskaaan Agung ini terjadi setelah Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot ketiga orang itu dari jabatannya.

Presiden kemudian menunjuk Nani S. Deyang sebagai Kepala BGN yang baru.

Sementara posisi wakil kepala diisi Agustina Arumsari dan Mayjen Eddy Trenggono.

Selama dipimpin Dadan Hindayana, deretan kontroversi mewarnai program MBG.

Dilansir dari WartaKota, berikut di antaranya:

Kerap Tuai Kritik

Sejak diluncurkan, program MBG menjadi salah satu program paling ambisius pemerintah.

Program tersebut ditargetkan menjangkau puluhan juta pelajar, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di seluruh Indonesia.

Namun dalam pelaksanaannya, berbagai persoalan muncul di lapangan.

Salah satu kritik yang paling sering muncul adalah belum meratanya pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Sejumlah daerah mengeluhkan belum tersedianya dapur MBG sehingga distribusi makanan bergizi belum dapat berjalan optimal.

Beberapa kajian bahkan menunjukkan masih terdapat ratusan kecamatan yang belum memiliki titik layanan SPPG.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan infrastruktur program nasional tersebut.

Baca juga: BREAKING NEWS: Eks Kepala BGN Dadan Hindayana dan 2 Wakilnya Jadi Tersangka Korupsi Tata Kelola MBG

Keterlibatan TNI-Polri

Kontroversi lain muncul saat BGN menggandeng unsur TNI dan Polri dalam mendukung pelaksanaan MBG.

Kebijakan itu sempat menuai perdebatan di ruang publik.