Daftar Kontroversi Program MBG Selama Dipimpin Dadan Hindayana Sebagai Kepala BGN

Sejumlah pihak mempertanyakan alasan keterlibatan aparat keamanan dalam program yang berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat.

Menanggapi kritik tersebut, jajaran BGN saat itu menegaskan bahwa TNI dan Polri hanya membantu aspek pendukung.

Pihak BGN menyebut proses memasak dan penyediaan makanan tetap dilakukan oleh relawan serta tenaga yang telah disiapkan khusus.

Meski demikian, polemik mengenai pembagian peran tersebut terus menjadi bahan diskusi publik.

Masalah Kualitas dan Pengawasan

Selain persoalan infrastruktur, pengawasan kualitas makanan juga beberapa kali menjadi perhatian.

Di sejumlah daerah sempat muncul laporan mengenai keterlambatan distribusi makanan.

Ada pula keluhan terkait kualitas menu yang dinilai belum seragam antarwilayah.

Meski jumlah kasusnya relatif terbatas dibanding cakupan program secara nasional, persoalan tersebut tetap menjadi sorotan karena menyangkut kesehatan penerima manfaat.

BGN saat itu berulang kali menegaskan bahwa evaluasi terus dilakukan untuk memperbaiki standar operasional.

Dadan Hindayana juga beberapa kali menyampaikan bahwa program sebesar MBG membutuhkan proses penyesuaian di lapangan.

Menurutnya, tantangan utama adalah memastikan standar kualitas yang sama di seluruh Indonesia.

Baca juga: Sosok Sony Sonjaya Dicopot dari Wakil Kepala BGN Bersama Dadan Hindayana, Pernah Jabat Kapolres

Target Besar dan Beban Anggaran MBG

Program MBG juga menjadi perhatian karena membutuhkan anggaran yang sangat besar.

Pemerintah mengalokasikan dana ratusan triliun rupiah secara bertahap untuk mendukung program tersebut.

Besarnya anggaran membuat berbagai kalangan menuntut transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.

BGN dituntut mampu memastikan setiap rupiah yang digunakan benar-benar berdampak terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat.