DPRD Nganjuk All Out Dukung Program Pemda dan Pemerintah Pusat: Optimalkan Peran

Cindy : Selanjutnya kita akan membahas tentang harmonisasi dokumen perencanaan. Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Nganjuk bagaimana proses sinkronisasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) agar sasaran pembangunan nasional dan juga di daerah tetap sejalan? 

Tatit : RPJMD itu memang disusun oleh bupati dan wakil bupati ketika mencalonkan, dituangkan dalam visi-misi. Presiden punya Asta Cita. Pasti keduanya mesti ada yang berkaitan. Ada juga yang mungkin tidak berkaitan. Ketika ada program yang berkaitan tentunya bisa bersama-sama dilakukan intervensi pemerintah pusat dan Pemda. Karena programnya kebetulan sama. Misal terkait kesehatan, kegiatan itu bisa diintervensi oleh APBN maupun APBD nganjuk. Di samping itu, kami punya aspirasi, yang ditampung lewat reses, ini harus terakomodir. Di periode kedua kami menjebat, banyak masukan tentang puskesmas yang bangunannya tak layak dan pelayanan kurang optimal. Kami bisa upayakan lewat reses. Pelayanan kesehatan ini tertuang dalam visi-misi bupati dan wakil bupati dan Asta Cita. Kami harapkan bisa dilakukan semua. Pogram pak presiden jalan, visi-misi bupati dan wakil bupati jalan. Kami DPRD lewat reses bisa memperjuangkan aspirasi dari masyarakat yang mungkin termajinalkan belum sempat diangkat. Aspirasi masyarakat disesuaikan dengan skala prioritas. 

Ulum : RPJMD itu visi-misi pak bupati dam wakil bupati. Pasti dibubuhkan di dalam sebuah Perda RPJMD. Kami DPRD, Pansus dan tim Pemda membahasnya. Ketika  membahas pasti kita melihat RPJMN, otomatis kita akan menyelaraskannya. Pemda akan bersinergi dengan pemerintah pusat. Dalam rangka menyinergikan itu, sudah barang tentu akan menjadi kolaborasi antara Pemda dan pemerintah pusat. Yang sesuai dengan kearifan lokal juga harus kita perhatikan. Secara prinsip RPJMN jadi acuan kita dalam menyusun RPJMD. Kearifan lokal yang akan jadi pembeda dengan daerah lain. 

Jianto : Kalau memang RPJMD kurang sinkron dengan apa yang jadi program strategis nasional, kita-kita ini DPRD yang mengcovernya. Sehingga nanti kalau ada celah di RPJMD yang tidak linear dengan pemerintah pusat, kita nanti yang menutup celah-celah di RPJMD itu. Melalui program, hasil reses, pokok pikiran (Pokir), kami menutup kekurangan yang ada di RPJMD biar linear dengan pemerintah pusat.

Cindy : Dari pemerintah pusat yang sudah berjalan beberapan bulan terakhir ini, indikator yang jadi perhatian DPRD apa? serta sektor mana yang merasakan dampak nyatanya? 

Tatit : Kalau kami lihat dan turun ke bawah yang paling berdampak adalah MBG. Ini kan kebutuhan akan MBG melibatkan banyak pihak. Petani, peternak, UMKM, hingga penyerapan tenaga kerja. Karena itu memang dibutuhkan oleh mereka. Perputaran ekonomi di daerah lumayan bertambah. Kegiatan ini memang berdampak. Alhamdulillah di Nganjuk kami bisa melihat dampaknya, meski belum 100 persen berjalan, tapi mulai ada dampaknya. Kami tetap menyerap aspirasi masyarakat mengenai program yang ada, seperti apa dampak yang dirasakan, MBG KMP kesulitannya apa, harapannya apa, terus kira-kira apa yang bisa dilakukan lewat APBD, kita tampung. Karena semua program muaranya untuk kesejahteraan warga Nganjuk. 

Jianto : Yang sangat dirasakan masyarakat bawah adalah pengawasan distribusi pupuk dan HET pupuk subsidi turun 20 persen. Petani terbantu dan senang. Petani sangat berterimakasih kepada presiden. Kedua Terkait serap gabah, serap gabah begitu ada harga dipatok pemerintah pusat, tengkulak tak bisa main-main lagi. Petani merasakan harga bisa stabil. Petani jadi untung. 

Cindy : Untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM), apakah DPRD melihat perlunya peningkatan kapasitas dari aparatur daerah supaya lebih siap mengelola dan melaporkan program-program dari pemerintah pusat? 

Tatit : Terkait dengan SDM ini penting. Di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) di semua kegiatan tentunya ada regulasi-regulasi baru. Mereka harus memahami agar bisa mengikutinya. Harus ada sosialisasinya juga. Kami DPRD membahas ini dengan OPD. Kami akan membackup. Sehingga mereka bisa mengikuti ritme, gerak langkah dari pemda, pemerintah provinsi, dan pusat. Ketika ada kegiatan baru dan regulasi baru SDM kita bisa cepat beradaptasi. Kami mendukung sekali terkait peningkatan SDM. Dan sudah kita anggarkan. Tiap penggangaran untuk kegiatan peningkatan kapasitas. Bentuknya apa, outputnya apa harus dipaparkan jelas lewat rapat kerja dengan komisi-komisi yang ada di dewan. 

Ulum : peningkatam SDM penting. Karena kemajuan teknologi harus kita ikuti. Kalau tidak ada peningkatan SDM pasti akan tertinggal. Semua OPD kita meminta SDM diberdayakan dan kapasitas potensi harus ditingkatkan supaya tak ketinggalan zaman.