Dewan Apresiasi Respons Cepat Dinas SDA BMBK Tangani Jalan Rusak Tutur

Ringkasan Berita:

• DPRD Kabupaten Pasuruan mengapresiasi respons cepat Dinas SDA BMBK terkait kerusakan jalan di ruas Wonosari-Pungging, Kecamatan Tutur.

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Galih Lintartika

TRIBUNJATIM.COM, PASURUAN - Keluhan warga terkait kerusakan jalan di ruas Wonosari-Pungging, Kecamatan Tutur, mulai mendapat perhatian serius dinas.

Respons cepat Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDA BMBK) Kabupaten Pasuruan pun menuai apresiasi dari DPRD.

Baca juga: Program MBG Belum Sentuh Peternak Kambing & Domba, HKTI Kediri Soroti Ketimpangan Harga Jual

Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan, Sugiarto, menyampaikan terima kasih atas langkah sigap yang diambil pemerintah daerah melalui dinas terkait.

Ia menilai kehadiran tim di lapangan menjadi bukti bahwa laporan masyarakat tidak diabaikan.

"Terima kasih kepada Bupati Pasuruan yang merespons cepat dengan menurunkan tim ke lokasi," ujarnya, Kamis (16/4/2026).

"Harapannya, segera ada penanganan konkret agar kondisi jalan tidak lagi membahayakan warga," imbuh Sugiarto.

Menurutnya, kerusakan di ruas tersebut bukan hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga berdampak pada keselamatan pengguna jalan.

Ia menyebut sudah ada sejumlah kejadian, mulai dari pengendara yang terjatuh hingga pedagang yang mengalami kecelakaan akibat kondisi jalan yang tidak layak.

"Ini bukan sekadar soal infrastruktur, tapi juga menyangkut keselamatan dan aktivitas ekonomi masyarakat," tegas politisi Fraksi Golkar tersebut.

Sugiarto berharap, perbaikan ruas jalan ini bisa segera terealisasi, sehingga aktivitas warga kembali lancar dan risiko kecelakaan dapat diminimalkan.

Sementara itu, Kepala Bidang Bina Marga Dinas SDA BMBK Kabupaten Pasuruan Eritrina menjelaskan, tim telah turun ke lokasi untuk melakukan survei sebagai tindak lanjut laporan warga.

"Ini masih tahap survei untuk melihat kondisi di lapangan. Nantinya akan dikaji apakah penanganannya bisa melalui pemeliharaan rutin atau harus masuk dalam paket pekerjaan reguler," jelasnya.

Ia memastikan hasil survei akan menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan yang paling tepat dan efektif.

Pemerintah daerah, lanjutnya, berkomitmen memberikan layanan infrastruktur yang optimal bagi masyarakat.