DPRD Pasuruan Tunda Pengadaan Mobil Dinas, Anggaran Dialihkan ke Kebutuhan Rakyat

Ringkasan Berita:

• DPRD Pasuruan menunda pengadaan mobil dinas karena kondisi fiskal. 
• Anggaran dialihkan ke program yang berdampak langsung bagi masyarakat. 
• Kebijakan ini mendapat dukungan dari politisi hingga pengamat.

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Galih Lintartika

TRIBUNJATIM.COM, PASURUAN – Keputusan DPRD Kabupaten Pasuruan menunda pengadaan mobil dinas (mobdin) menuai dukungan luas, karena dinilai sebagai langkah efisiensi anggaran yang berpihak pada kepentingan masyarakat di tengah keterbatasan fiskal daerah.

Penundaan pengadaan mobdin ini menjadi sinyal bahwa arah kebijakan anggaran di Kabupaten Pasuruan mulai menitikberatkan pada efektivitas dan kebermanfaatan.

Di tengah keterbatasan fiskal, pilihan untuk menahan belanja yang tidak mendesak menjadi langkah strategis agar pembangunan tetap berjalan, tanpa mengabaikan kebutuhan utama masyarakat.

Kebijakan ini juga dinilai sebagai langkah realistis sekaligus respons atas kondisi fiskal daerah yang menuntut kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran.

Baca juga: DPRD Pasuruan Sepakat Batalkan Pengadaan Mobil Dinas untuk Pimpinan, Fokus Efisiensi Anggaran

Tanggung Jawab Moral DPRD

Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat menegaskan, alokasi anggaran pengadaan mobdin akan dialihkan untuk memperkuat program yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Menurutnya, prioritas belanja daerah saat ini harus difokuskan pada kebutuhan dasar publik.

Baca juga: Usulan DPRD Pasuruan Soal Penataan Pasar Tumpah Ranggeh: Perkuat Ekonomi Rakyat dan PAD

“Kondisi fiskal mengharuskan kita lebih selektif. Belanja yang sifatnya penunjang bisa ditunda, sementara yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat harus didahulukan,” ujarnya.

Ia menambahkan, DPRD sebagai representasi rakyat memiliki tanggung jawab moral untuk memberi contoh dalam pengelolaan anggaran yang akuntabel.

Dukungan dari Partai Politik

Di tengah kebutuhan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, hingga kesehatan, efisiensi menjadi pilihan yang tak bisa ditawar.

“Kami ingin memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar kembali kepada masyarakat dalam bentuk manfaat yang nyata,” tegasnya.

Dukungan juga datang dari Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pasuruan, Nik Sugiharti.

Ia menilai penundaan pengadaan mobdin merupakan bentuk kepekaan sekaligus tanggung jawab moral terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang masih membutuhkan perhatian serius.

“Ini langkah bijak. Kebijakan anggaran harus berpihak pada rakyat. Penundaan ini menunjukkan komitmen untuk mendahulukan program pemulihan ekonomi, peningkatan layanan publik, dan penguatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Menurutnya, kebijakan tersebut mencerminkan keberpihakan nyata, bukan sekadar simbolik.