Tekanan Global Picu PHK, Legislator PDI Minta Pemerintah Lakukan Mitigasi

Ringkasan Berita:

• Lebih dari 100.000 pekerja berpotensi terdampak PHK pada 2026 
• Sektor padat karya paling rentan akibat kenaikan biaya produksi 
• DPR dorong pemerintah siapkan perlindungan pekerja dan dukungan industri

Laporan Wartawan Tribunjatim.com, Pramita Kusumaningrum 

TRIBUNJATIM.COM, PONOROGO - Ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal diprediksi meningkat pada 2026 akibat tekanan ekonomi global, mendorong DPR meminta pemerintah segera melakukan langkah mitigasi konkret.

Legislator PDI Perjuangan, Pulung Agustanto, mendesak pemerintah segera melakukan langkah mitigasi konkret, mengingat dampaknya bukan sekadar persoalan industri, tetapi menyangkut hajat hidup masyarakat luas. 

“Ini soal perut rakyat,” ungkapnya, Sabtu (18/4/2026):

Dia menjelaskan bahwa perang di Teluk Parsi akan meningkatkan harga energi dunia. 

Belum lagi ancaman El-nino yang diperkirakan menekan produksi pangan. Hal itu terjadi seiiring dengan pelemahan kekuatan fiskal Indonesia. 

Baca juga: Pimpin Rapat Perdana, Mas Dhito Tekankan Soliditas Kader PDI Perjuangan Kediri 

Sektor Padat Karya Disorot

Bagi dunia usaha kondisi ini akan memukul sektor padat karya yang menampung banyak tenaga kerja yang pada akhirnya menyebabkan gelombang PHK masal. 

“Tolong untuk mitigasi terkait potensi gelombang PHK (Pemutusan Hubungan Kerja massal yang mengancam sektor industri nasional dalam waktu dekat,” kata anggota Komisi IX DPR RI ini.

Demikian juga dengan gelombang El Nino yang diperkirakan akan menganggu hasil pertanian.

“Tekanan global yang berlapis, mulai dari eskalasi konflik di Timur Tengah hingga anomali cuaca El-Nino, menjadi pemicu utama rapuhnya stabilitas ketenagakerjaan saat ini,” ujar Pulung.

Baca juga: PDI Perjuangan Kota Malang Buka Posko Mudik 24 Jam, Tersedia Tempat Ibadah hingga Ngopi Gratis

Melihat kondisi seperti ini, Pulung memandang pemerintah tidak bisa lagi bekerja dengan business as usual. Harus ada langkah luar biasa untuk mencegah berbagai krisis semakin memburuk. 

Dia mengatakan bahwa jika dipetakan, berdasarkan proyeksi ekonomi, tahun ini diperkirakan lebih dari 100.000 pekerja berpotensi terdampak PHK, meningkat signifikan dari angka 88.000 pada tahun sebelumnya. 

Data menunjukkan sekitar 9.000 pekerja di 10 perusahaan—khususnya di sektor tekstil dan otomotif—saat ini terancam kehilangan pekerjaan, dengan konsentrasi wilayah terdampak di Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Legislator asal Dapil Jatim VI ini memandang ancaman ini sebagai alarm serius bagi perlindungan tenaga kerja dan stabilitas ekonomi nasional.

Ancaman PHK

"Ancaman PHK massal tidak boleh dibiarkan menjadi krisis sosial. Negara harus hadir melindungi pekerja, menjaga keberlangsungan industri, dan memastikan ekonomi tetap berpihak pada rakyat," tegas Pulung.