Pemkot Surabaya Awasi Ketat Menu MBG Lewat Aplikasi

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Bobby Koloway

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya mengungkapkan bahwa penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) di Surabaya masih berjalan optimal.

Memastikan kualitas makanan yang diterima siswa dalam kondisi baik, Dispendik melakukan pemantauan melalui aplikasi.

"Kami punya aplikasi yang bisa diisi sekolah. Jadi itu disiapkan, bisa untuk menyampaikan menu hari ini apa kemudian apa saja yang dilaporkan. Sehingga, bisa saya evaluasi," kata Kepala Dinas Pendidikan Surabaya Yusuf Masruh saat dikonfirmasi di Surabaya, Minggu (21/9/2025).

Melalui aplikasi tersebut, guru maupun siswa bisa menyampaikan evaluasi penyaluran makanan di sekolah. "Kalau administrasinya baik, nanti saling mengkomunikasikan tadi," katanya.

Berdasarkan evaluasi pihaknya melalui aplikasi tersebut, sejauh ini penyaluran MBG aman.

"Sejauh ini aman ya. Alhamdulillah. Cuma kalau kurang sedikit itu itu kan selera anak yang satu sama lainnya itu enggak sama. Mungkin hanya seperti itu ya," kata Yusuf.

Dari hasil evaluasi harian tersebut, Dinas Pendidikan kemudian berkomunikasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai penyedia MBG. Perbaikan dilakukan, baik dari sisi menu, distribusi makanan, maupun lainnya.

"Alhamdulillah ya. Di kota Surabaya itu kan sinergi ya, termasuk dengan SPPG,  juga dengan aplikasi itu sehingga saling memberikan masukan," kata Yusuf.

Saat ini, jumlah penerima telah tersebar di 8 kecamatan di Surabaya. "Kami prioritaskan kepada sekolah - sekolah yang memang dekat dengan SPPG terlebih dahulu sehingga nanti juga akan dikembangkan," katanya.

Ombudsman RI Jawa Timur turut menaruh perhatian terhadap pelayanan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Terutama, sejak temuan belatung di menu MBG di Kabupaten Tuban yang sempat viral pada Juli lalu.

Untuk mengantisipasi kesalahan dalam penyaluran MBG, Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur mengeluarkan beberapa sikap. Di antaranya, mendukung penuh pelaksanaan program MBG dengan mengawal dan disukseskan bersama karena menjadi salah satu program strategis dalam mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto.

"Ombudsman berharap beberapa kejadian sebelumnya menjadi pelajaran agar kejadian serupa tidak berulang. Salah satunya, me-mitigasi dengan menyusun standar operating procedure (SOP) pengecekan higienitas dan kelayakan menu MBG di tingkat hulu dan hilir, sebelum dibagikan ke siswa penerima manfaat," kata Agus Muttaqin, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Timur.

Ombudsman juga meminta agar SPPG sebagai pelaksana program MBG menerapkan standar pelayanan sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam pendistribusian menu MBG. Badan Gizi Nasional (BGN) selaku pengendali SPPG telah menyusun standar pelayanan dalam program MBG.

"SPPG dan sekolah sebagai penerima manfaat MBG, diminta mematuhi sekaligus melaksanakan Perpres Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelaporan Pelayanan Publik. Perpres tersebut dasar perlunya kanal pengaduan di tingkat SPPG dan sekolah untuk melokalisasi laporan seputar pelayanan program MBG," katanya.